Kemenko Perekonomian RI Tanggapi Rencana Presiden AS Terapkan Tarif Pajak Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menanggapi rencana Presiden AS menerapkan tarif tambahan bagi negara pemungut pajak digital. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan proses kesepakatan masih panjang dan Indonesia sangat terbuka terhadap pajak digital, bahkan ada kesepakatan 10 negara ASEAN. Deputi Edi Prio Pambudi menambahkan, kebijakan AS ini tidak sesuai mekanisme Indonesia karena tidak semua ekonomi digital dipungut pajak penghasilan, dan hal ini sudah dibahas Kemenkeu.
Berita Terbaru
Pemerintah Suntik Dana Rp20 T, Iuran BPJS Kesehatan Aman Sampai 2026
Dewa United Gagal Menang Lawan 10 Pemain Phnom Penh Crown
Cak Imin: Video AI Negatif Ancaman Serius bagi Pesantren
Prancis Siap Kirim Pasukan ke Ukraina Tahun Depan, Jamin Keamanan
Atap Lapangan Padel Jakarta Ambruk Diterjang Angin Kencang
Goldman Sachs: Negara Berkembang Akan Dominasi Ekonomi Dunia 2075
iPhone Layar Lipat Apple Siap Guncang Pasar Ponsel 2026?
Fajar/Fikri Gagal Juara French Open, Ditaklukkan Ganda Nomor 1 Dunia
Cak Ofi: Operasi BNN Komjen Suyudi Bukti Negara Hadir Berantas Narkoba
WNI Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati Minta Diadili di RI
