news.republika.co.id
Mahkamah Agung (MA) melalui Juru Bicaranya, Yanto, menjelaskan status mantan Hakim Itong Isnaeni Hidayat, seorang terpidana korupsi, yang disebut-sebut bekerja di PN Surabaya. MA menegaskan bahwa aktivasi status PNS Itong hanyalah syarat administratif untuk proses pemberhentian tidak hormat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bukan pengangkatan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Masih Seputar nasional
Demo di DPR Jakarta Ricuh, Massa Anarkis Bakar Ban dan Lempar Botol
Perintah Prabowo: Satgas PKH Sita 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal
Demo DPR Ricuh, Massa Blokir Tol Dalam Kota Arah Slipi-Cawang
Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Potong Dana Transfer Daerah
Ricuh! Demo Mahasiswa di DPR Berujung Bentrok, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Polisi Pukul Mundur Massa Demo DPR Ricuh, Tembak Gas Air Mata dan Water Canon
Prabowo Ngeri Ucapannya Sendiri: Tak Lindungi Gerindra Jika Ditangkap, Eh Kejadian!
276 Pelajar Ditangkap Hendak Aksi di DPR, Bawa Panah & Terprovokasi Broadcast
DPR Ricuh! Polisi Tembakkan Meriam Air & Gas Air Mata ke Massa Mahasiswa
Kericuhan Demo Buruh Depan DPR Merembet ke Slipi, Polisi Dilempari Molotov
Macan Kabur dari Lembang Park & Zoo, Anjing Pelacak Dikerahkan
