MK Resmi Larang Wamen Rangkap Jabatan, Mensesneg: Hormati Putusan!
www.cnbcindonesia.com
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, serta organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Putusan nomor 128/PUU/XXIII/2025 ini memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati keputusan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai tindak lanjutnya.
Masih Seputar internasional
NATO Buru Kapal Selam Rusia yang Intai Kapal Induk Terbesar AS di Norwegia
Rusia Dihantam Krisis BBM Terparah, Kilang Minyak Lumpuh Diserang Ukraina
Kemenperin Ungkap Industri 'Wait and See', Produksi & Impor Bahan Baku Tertahan
DPR Apresiasi Lanal Babel Ungkap Penyelundupan 7 Ton Timah, Selamatkan Keuangan Negara
Rusia Hantam Kyiv dengan Rudal & Drone, 14 Tewas Termasuk 3 Anak
Rusia Hujani Kyiv dengan Rudal, 15 Tewas, Tolak Keras Seruan Damai AS
Israel Bangun 3.400 Rumah di E-1, Ribuan Badui Terancam Diusir, Palestina Terpecah Dua
Xi Jinping Undang Prabowo ke Parade Militer Terbesar China, Pamer Senjata Baru
Mahkamah Agung Swiss Tolak Banding Tariq Ramadan atas Vonis Pemerkosaan
Mahasiswa Malaysia Desak Bebaskan 400 Pedemo DPR RI di Kedubes RI
Apindo Tolak Mentah-mentah Tuntutan Kenaikan Upah Buruh 8,5%-10,5%
