MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Wamen Prabowo Terancam?
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris BUMN. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wamen harus fokus penuh pada tugas kementerian mereka. MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Keputusan ini berdampak langsung pada sejumlah wamen Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang saat ini menduduki posisi komisaris di anak usaha BUMN seperti Pertamina.
Berita Terbaru
CEO Groq: Arab Saudi Pusat Infrastruktur AI Dunia, Unggul Berkat Energi
Insiden Carvajal-Yamal Usai El Clasico, Timnas Spanyol Terpecah?
Pemerintah: PLTN Bukan Opsi Terakhir, Kunci Ketahanan Energi Nasional
KBRI Astana Gelar ASEAN Badminton 2025, Perkuat Diplomasi dan Persahabatan
Sophie Turner dan Chris Martin Dikabarkan Pacaran Usai Sama-sama Putus
Hari Listrik Nasional ke-80: Refleksi Sejarah dan Komitmen PLN untuk Energi Bersih
AS dan Cina Sepakati Final Nasib TikTok, Trump-Xi Siap Teken
Aprilia Ungkap Rahasia Juara MotoGP: 70% Pebalap, 30% Motor
Menkeu Purbaya: Kejar Ekonomi Riil, Underground Economy 'Zero Result'
Paul Biya, 92 Tahun, Kembali Pimpin Kamerun: Periode ke-8 Tanpa Kampanye Fisik
