DPR Sahkan UU Haji Baru, Menkum Bongkar Masalah Kuota Belum Optimal

nasional.kompas.com

image cover

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umrah baru untuk mengatasi berbagai persoalan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti masalah utama seperti pemanfaatan kuota haji yang belum optimal, pembinaan yang kurang, serta belum adanya perlindungan bagi jemaah haji non-kuota. UU ini diharapkan membawa penyelenggaraan ibadah haji yang lebih aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi warga negara Indonesia.