Baca berita ala TikTok, coba sekarang
Scan menggunakan HP
nasional.kompas.com
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa masyarakat dapat kembali memutar atau menyanyikan lagu tanpa takut pembayaran royalti. Hal ini menyusul kesepakatan antara DPR RI, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan para musisi untuk mengaudit kegiatan penarikan royalti. Selain itu, mereka juga sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam dua bulan ke depan. Penarikan royalti musik akan dipusatkan di LMKN.
Masih Seputar nasional
Bupati Muara Enim: Potensi Energi Belum Optimal, Keluhkan Ketimpangan Fiskal
BNPT Tegaskan Negara Jamin Perlindungan Korban Terorisme
Mensesneg Arahkan Pertanyaan Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta ke Sri Mulyani
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4957212/original/034387900_1727756204-pelantikan_anggota_DPR.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/Mes0a85V-gNkkjsBfxGFoyCAH38=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4957212/original/034387900_1727756204-pelantikan_anggota_DPR.jpg)
Tunjangan Rumah DPR Naik Rp 50 Juta, Gaji Anggota Tembus Rp 100 Juta
Gempa Bekasi Guncang Jabodetabek, Kesiapan Hadapi Bencana Dipertanyakan
KemenPANRB dan Kadin Teken MoU Transformasi Digital untuk Kemudahan Usaha
Ahmad Sahroni: Gaji DPR Rp100 Juta Kembali ke Masyarakat
Sufmi Dasco Targetkan Revisi UU Hak Cipta 2 Bulan, Hentikan Polemik Royalti
DPR Desak RUU Sisdiknas Jamin Pendidikan Inklusif dan Setara Gender
Pertamina NRE Siap Terlibat Proyek PLTN, Target Operasi 2034
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2951688/original/028134200_1572250456-WhatsApp_Image_2019-10-28_at_1.49.36_PM.jpeg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/0qy9Wobwyff_U_LWlJRrDfzqHvs=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2951688/original/028134200_1572250456-WhatsApp_Image_2019-10-28_at_1.49.36_PM.jpeg)
BNPT Siap Data WNI Napi Terorisme di Luar Negeri Jika UU Disahkan
