DPR Jadi Celah Intervensi Politik dalam Seleksi Hakim MK
Proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Komisi III DPR disoroti sebagai ritual belaka, bukan uji kelayakan yang sebenarnya. Meskipun UUD 1945 mengatur pembagian kewenangan pengajuan hakim secara simetris, keterlibatan DPR yang bergulat dengan politik praktis membuka celah untuk 'titipan'. Sejarah mencatat kasus Akil Mochtar yang divonis suap dan Arief Hidayat yang ditegur etik, menunjukkan kelemahan integritas dalam sistem seleksi.
Berita Terbaru
WhatsApp Uji Coba Fitur Baru: Batasi Pesan untuk Tekan Spam
Erick Thohir: Shin Tae Yong dan Kluivert Masa Lalu Timnas Indonesia
Pemkab Sidoarjo Sanksi Pegawai Terlibat Pesta Seks Gay 'Siwalan Party'
NATO: Jet Tempur Rusia Ditembak Jatuh Hanya Jika Ancam Wilayah
Koleksi Gene Hackman Dilelang, Anak Tak Dapat Warisan
Menkeu Purbaya: Sistem Coretax Kualitas Lulusan SMA, Indonesia 'Dikibulin' Asing
Apple Lewati iPhone 19, Siapkan iPhone 20 untuk Ulang Tahun ke-20
Barcelona Resah: Cedera Lamine Yamal Ancam El Clasico
Bahlil Ungkap: Proyek Gas Masela Siap Tender EPC 2026
Kapal Pengungsi Tenggelam di Laut Aegea, 14 Orang Tewas
