nasional.kompas.com
Komisi VIII DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang Haji dan Umrah dari pemerintah. Revisi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang. Salah satu perubahan krusial adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi setara kementerian. Pembahasan RUU ini akan segera dijadwalkan, dengan Komisi VIII memastikan keterbukaan terhadap masukan publik dan penyelarasan dengan visi Arab Saudi 2030.
Masih Seputar nasional
Kebocoran Gas Picu Kebakaran Apartemen City Park Cengkareng
Bahlil Lahadalia Tentukan Posisi Setya Novanto di Golkar
WIKA Raih Kontrak Irigasi Belimbing Rp51,4 Miliar dari Angkasa Pura
Kejati Sumut Periksa 4 Anggota DPRD Medan Kasus Pemerasan Pengusaha
KPK Sita 4 Bidang Tanah Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi
PCNU Lasem Desak PBNU Bersuara Soal Korupsi Kuota Haji
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, MA: Cegah Korupsi dan Jaga Integritas
KPK Hormati Bebas Bersyarat Setya Novanto, Akui Ada Rasa Tidak Adil
Pemerintah Prabowo Siapkan Rp402,4 T untuk Ketahanan Energi 2026
Fandy Lingga Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
