www.tempo.co

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan lembaganya akan meminta PBB mengaudit data garis kemiskinan nasional yang dirilis BPS. Permintaan ini menyusul audit data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025. Celios mencontohkan kasus Malaysia, di mana intervensi PBB berujung pada revisi data kemiskinan pemerintah. Tujuannya adalah transparansi dan revisi data BPS.
Masih Seputar ekonomi

Rp22,03 T: Semen Hijau Sumbang 61% Pendapatan SIG
OJK: Dewan Audit Kedepankan Konsultasi, 78 Penugasan di 2025

Pertagas Perkuat Infrastruktur Gas, Dukung Penuh Hilirisasi Industri

Celios: RAPBN 2026 Sentralisasi Fiskal, Pajak Daerah Terancam Naik

OJK: Tata Kelola Baik Dorong Pertumbuhan, RI Masih Kalah dari ASEAN

10.000 Pramugari Air Canada Mogok, Ratusan Penerbangan Batal

Prabowo: Pengangguran 4,76%, Kemiskinan 8,47% Terendah Sejarah

Rp1 Triliun: KAI Rugi dari Whoosh Semester I-2025

Rp 2.357 T: Target Pajak 2026, Sri Mulyani Jamin Tak Ada Pajak Baru

Sri Mulyani: Investasi Kunci Kejar Target Ekonomi 5,4% 2026