www.antaranews.com
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengoptimalkan serapan perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerja sama ini memperkuat pertukaran data yang telah berjalan sejak 2017 dan diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, menandai awal sinergi yang lebih kuat bagi kedua lembaga dan masyarakat.
Masih Seputar ekonomi
Danantara Tegaskan Komitmen Kelola Aset Negara Profesional di HUT RI ke-80
JLU Lamongan Resmi Dibuka, Dorong Pusat Ekonomi Baru
Kemenhub Targetkan Zero ODOL 2027, Aturan Rampung Akhir 2025
BNI wondr multicurrency: Kelola 12 Valas, Transaksi 32 Negara Bebas Biaya Kurs
Cirebon Diskon 50% PBB, Kaji Pembebasan Tunggakan
AS Batalkan Perundingan Dagang India, Tarif 25 Persen Berlaku
Rp508,2 Triliun: Anggaran Perlindungan Sosial RAPBN 2026 Naik 8,6%
BI: Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp1,66 T Hingga Juni 2025
Yang Huiyan: Taipan China Paling Boncos, Harta Anjlok Rp429 Triliun
Luhut Dorong Kerja Keras Wujudkan APBN Defisit Nol 2027
Gaji ASN/PNS Tak Naik 2026, Anggaran Fokus Program Prabowo
