nasional.kompas.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Perkara ini menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor. KPK menduga ada pengurangan kuota reguler demi kuota khusus, yang menyimpang dari niat awal Presiden.
Masih Seputar nasional
Jakarta Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi QRIS Nasional
Tarif Impor Dorong Inflasi Konsumen AS, Ekonom Peringatkan Dampak Penuh
Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Karyawan Salon di Ponorogo
Mendes PDT: Koperasi Desa Merah Putih Wajib Setor 20% Laba ke Desa
Aceh Dorong Investasi Pabrik Hilirisasi Sawit Berkelanjutan Global
Puluhan Siswa SMP Sleman Diduga Keracunan Makanan Gratis
Kejati Jabar Tingkatkan Penyidikan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu
Kejagung Dorong Kerja Sama BRICS untuk Pengembalian Aset Kejahatan Lintas Negara
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/144446/original/111114dbupati-ricuh.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/qIKyEMzYcRJTtkF9dW0gG5_Kkzk=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/144446/original/111114dbupati-ricuh.jpg)
Warga Pati Demo Besar-besaran, Desak Bupati Sudewo Mundur
China Dekati Pesawat Filipina, Ketegangan Laut China Selatan Meningkat
KPK Geledah Rumah Terkait Korupsi Haji, Sita Aset di Depok
