nasional.kompas.com
Permohonan uji materiil eks Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkait Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor (obstruction of justice) dinilai berpotensi mempersempit norma hukum. Hakim konstitusi Guntur Hamzah mempertanyakan tujuan permohonan Hasto, yang meminta penambahan variabel pada pasal tersebut. Pengacara Hasto berpendapat pasal tersebut 'karet' dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Masih Seputar nasional
Dana Desa 30% Jadi Jaminan Kredit Koperasi Gagal Bayar
Pakar: Aksi Warga Desak Bupati Pati Mundur Murni Tanpa Rekayasa Elite
Ketua Komisi II DPR: Pemakzulan Bupati Pati Tak Harus Terjadi
Indonesia Siapkan Pulau Galang Rawat Korban Perang Gaza
DPR Beri Kesempatan Bupati Pati Sudewo Perbaiki Kebijakan
Muhammadiyah dan PBNU Kecam Ritual 'Surga Bayar Rp 1 Juta'
Mantan Dirut Sritex Tersangka Korupsi Kredit Bank, Bantah Terlibat
MUI Bekasi Usut Pengajian Umi Cinta, Janji Surga Rp1 Juta
Prabowo Siapkan Kenaikan Gaji ASN dalam Pidato APBN 2026
Demokrat Bantah AHY Maju Pilpres 2029
Menhub Bantah Perombakan Direksi KAI Akibat Kecelakaan
