www.cnnindonesia.com
Partai NasDem menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah sebagai ultra vires atau melampaui kewenangan. Menurut NasDem, mengubah norma konstitusi adalah domain MPR, sehingga putusan MK batal demi hukum. Partai ini mendesak DPR memprakarsai dialog konstitusional dengan MPR, Presiden, dan lembaga terkait demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional tunduk pada UUD 1945.
Masih Seputar nasional
Kemenhan Kirim 800 Ton Bantuan ke Gaza Lewat Misi Airdrop
Abraham Samad Diperiksa Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Kriminalisasi
Ribuan Warga Pati Demo, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Menkes Budi Ungkap Kontribusi Kesehatan ke PDB Rendah, Dorong Belanja Domestik
Pertamina Patra Niaga Perluas Ekosistem SAF dari Minyak Jelantah
Kemenag Percepat Penanganan Kasus Intoleransi di Daerah
BI Uji Coba Payment ID, Pastikan Bansos Tepat Sasaran Mulai 2025
KPK Duga Ratusan Agen Travel Terlibat Korupsi Kuota Haji
Belanja Kesehatan Indonesia Tembus Rp 614,5 T, Pribadi & BPJS Dominasi
Gedung Putih Peringatkan Ekspektasi Rendah Pertemuan Trump-Putin
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2412270/original/040628800_1542675835-kejagung-tunda-eksekusi-penahanan-baiq-nuril-liputan-6-pagi-65b322.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/RK1SEHF_ZfVkHijxd2R23XsPaz8=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2412270/original/040628800_1542675835-kejagung-tunda-eksekusi-penahanan-baiq-nuril-liputan-6-pagi-65b322.jpg)
Kejaksaan Tegaskan PK Silfester Matutina Tak Tunda Eksekusi, Sidang 2025
