DPR Dorong Penguatan Pengawasan PMK Emas Baru untuk Optimalisasi Penerimaan Negara
Komisi XI DPR RI menyoroti perlunya penguatan fundamental dalam PMK No. 51 dan 52 tahun 2025, terutama dalam aspek pengawasan. Walaupun PMK ini positif dengan pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan, diperlukan definisi operasional yang lebih rigid. Misbakhun menekankan pentingnya memperjelas perlakuan pajak untuk transaksi emas non fisik atau digital, serta membangun sistem pengawasan terpadu untuk mencegah penghindaran pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Berita Terbaru
ICC Tinggalkan Microsoft Office, Pilih Software Eropa di Tengah Ketegangan Teknologi AS
Ruben Amorim Ubah Total Budaya Tim Manchester United, Leny Yoro Ungkap Kunci Sukses
ESDM Buka Suara: Bahan Bakar BOBIBOS RON 98 Belum Resmi Diuji
Jepang Anugerahi Bintang Jasa Dua WNI, Perkuat Ikatan Budaya dan Diplomasi
Kontroversi Nessie Judge: Foto Junko Furuta Muncul di Video NCT Dream
Kuota Impor BBM Swasta 2026: Peluang Tambah, ESDM Tunggu Data Konsumsi
Telkom Raih Penghargaan, Percepat Penurunan Stunting Nasional
Enzo Maresca Tuai Kritik Tajam di Chelsea: Rotasi Pemain Bikin Tim Sulit Konsisten?
Pemerintah Gelontorkan Rp371 Triliun, Target 3 Juta Pekerja di Hilirisasi Pangan
Miliarder John Catsimatidis Ngamuk: Ancam Pindah Bisnis dari New York
