Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan pemerintah tidak akan menoleransi pembakaran hutan dan akan menindak tegas pelaku karhutla. Pemerintah akan menyediakan teknologi modern dan ramah lingkungan sebagai alternatif pembukaan lahan. Presiden Prabowo mengapresiasi penurunan luas karhutla, dengan penurunan 33,3% menjadi 376.805 hektare pada tahun 2024. Penurunan kasus di Sumatra, khususnya Riau, berkat kesigapan aparat.
๐๏ธ Kebijakan Pemerintah
- Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan.
- Pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Meskipun menyadari kebutuhan lahan untuk usaha, pemerintah tidak membenarkan pembakaran karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
๐ฑ Solusi Alternatif
- Pemerintah akan menyediakan teknologi modern dan ramah lingkungan untuk pembukaan lahan, termasuk alat berat.
- Bantuan teknis akan diberikan oleh kementerian terkait untuk mendukung metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
- Program ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah rawan karhutla, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
- Petani dan pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan mengenai metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
๐ Data dan Apresiasi
- Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2024 menurun 33,3% menjadi sekitar 376.805 hektare dibandingkan tahun 2023.
- Hingga Agustus 2025, total luas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis menjadi 8.955 hektare.
- Penurunan kasus karhutla di Sumatra, khususnya Riau, disebabkan oleh kesigapan aparat dalam mengantisipasi titik api sejak dini.
- Budi Gunawan mengapresiasi Desk Koordinasi Karhutla yang berhasil menekan angka kebakaran hutan berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga.
- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tim mitigasi atas penurunan signifikan luas karhutla dalam dua tahun terakhir.
Apa sikap pemerintah terhadap pembakaran hutan untuk pembukaan lahan?
Pemerintah Indonesia, melalui penegasan Menkopolkam Budi Gunawan dan arahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran hutan sebagai cara untuk membuka lahan. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan.
Mengapa pemerintah melarang pembakaran hutan untuk pembukaan lahan?
Pemerintah melarang pembakaran hutan untuk pembukaan lahan karena dampak negatifnya yang serius terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah menyadari adanya kebutuhan lahan untuk usaha, dampak buruk dari pembakaran lahan dianggap tidak dapat dibenarkan.
Solusi alternatif apa yang ditawarkan pemerintah untuk pembukaan lahan?
Sebagai alternatif pembakaran, pemerintah akan menyediakan teknologi modern dan ramah lingkungan untuk pembukaan lahan. Solusi ini mencakup penyediaan alat berat serta bantuan teknis dari kementerian terkait untuk membantu petani dan pelaku usaha dalam membuka lahan secara berkelanjutan.
Di wilayah mana program pembukaan lahan ramah lingkungan ini akan diluncurkan?
Program pembukaan lahan ramah lingkungan ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fokus utama peluncuran program ini adalah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu, akan ada pendampingan kepada petani dan pelaku usaha mengenai metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla oleh pemerintah?
Beberapa pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla oleh pemerintah meliputi:
- Presiden Prabowo Subianto: Memimpin rapat terbatas untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
- Menkopolkam Budi Gunawan: Menegaskan sikap pemerintah dan mengapresiasi tim mitigasi serta Desk Koordinasi Karhutla.
- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya: Menyampaikan data penurunan luas karhutla.
- Tim Mitigasi: Mendapat apresiasi dari Presiden atas kinerjanya.
- Aparat: Terutama di Sumatra (khususnya Riau), berperan dalam kesigapan mengantisipasi titik api sejak dini.
- Desk Koordinasi Karhutla: Berhasil menekan angka kebakaran hutan berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Bagaimana tren luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa tahun terakhir?
Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir:
- Pada tahun 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar menurun 33,3% menjadi sekitar 376.805 hektare dibandingkan tahun 2023.
- Hingga Agustus 2025, total luas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis menjadi 8.955 hektare.
Penurunan ini diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari upaya mitigasi yang telah dilakukan.
Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada penurunan kasus karhutla?
Penurunan kasus karhutla disebabkan oleh beberapa faktor kunci:
- Kesigapan Aparat: Terutama di Sumatra, khususnya Riau, aparat menunjukkan kesigapan dalam mengantisipasi titik api sejak dini, sehingga kebakaran dapat dicegah atau dipadamkan sebelum meluas.
- Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Adanya sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga melalui Desk Koordinasi Karhutla telah berhasil menekan angka kebakaran hutan.
Apa peran Desk Koordinasi Karhutla dalam menekan angka kebakaran hutan?
Desk Koordinasi Karhutla memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Lembaga ini berhasil menekan angka kebakaran hutan berkat sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Menkopolkam Budi Gunawan.
Masih Seputar nasional
Din Samsuddin Usulkan Indonesia Bentuk Kekuatan Pencegah Perang untuk Palestina
18 menit yang lalu

Gubernur DKI Minta Penarikan Beras Oplosan, Dirut Food Station Tersangka
sekitar 3 jam yang lalu

Kapolri Duga Spionase Asing Lewat Pengungsi, TKA, dan Turis di Indonesia
sekitar 3 jam yang lalu

Istana Ungkap Syarat Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Infrastruktur Siap 3 Tahun
sekitar 4 jam yang lalu

Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen PDIP, Tegaskan Peran Penyeimbang Pemerintah
1 hari yang lalu

BNPB Desak Evakuasi Warga Flores Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki Berpotensi Erupsi Mendadak
1 hari yang lalu

Doktor Ongen Terima Amnesti Presiden Prabowo Setelah Dipenjara Kasus UU ITE
2 hari yang lalu

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi 18 Km, Penerbangan di Bali dan NTT Dibatalkan
2 hari yang lalu

Megawati Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Peran Penyeimbang di Pemerintahan Prabowo
2 hari yang lalu

Dirut Food Station Mengundurkan Diri Usai Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
2 hari yang lalu

Berita Terbaru

Kasus Bonnie Blue Soroti Sulitnya Pembatasan Pornografi di Inggris

John Rhys-Davies: AI Ancam Kepunahan Manusia dan Masa Depan Aktor

Korsel Copot Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan untuk Redakan Ketegangan dengan Korut

Eks Pejabat Israel Desak Trump Akhiri Perang Gaza, DK PBB Gelar Sidang Darurat Sandera

India-Filipina Gelar Latihan Laut Perdana di Laut Cina Selatan, Cina Bereaksi
Trending

Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang Picu Pembatalan Puluhan Perjalanan Kereta

Pemerintah Alokasikan Triliunan Rupiah Untuk Kesehatan, Selesaikan Honorer, Dan Perkuat UMKM

Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek Picu Pembatalan 54 Perjalanan Kereta Api

OJK Tinjau Aturan Rekening Dormant Pasca Blokir PPATK dan Kritik Pakar

Pemerintah dan BUMN Perkuat Layanan, Salurkan Bantuan Tepat Sasaran
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.