Pengadilan Tinggi DKI Perberat Vonis Eks Pejabat Kemenkes Kasus Korupsi APD Covid-19

Pada putusan tingkat pertama, Budi Sylvana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dalam kasus korupsi pengadaan APD Covid-19.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Budi Sylvana menjadi 4 tahun penjara. Putusan ini merupakan hasil banding dari vonis yang dijatuhkan di tingkat pertama.

Selain hukuman penjara, Budi Sylvana juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Hukuman Budi Sylvana diperberat oleh Majelis Hakim banding karena beberapa alasan:

• Vonis sebelumnya dinilai belum memenuhi rasa keadilan.
• Budi Sylvana terbukti terlibat dan perbuatannya dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
• Budi Sylvana sudah mengetahui adanya temuan audit terkait pengadaan APD, namun tidak menghentikan kontrak. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara menjadi lebih besar.

Peran spesifik Budi Sylvana dalam kasus korupsi pengadaan APD Covid-19 adalah sebagai pihak yang terbukti terlibat dan turut serta dalam tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, ia dinilai bertanggung jawab karena tidak menghentikan kontrak pengadaan APD meskipun telah mengetahui adanya temuan audit yang mengindikasikan masalah, sehingga memperbesar potensi kerugian negara.

Dampak dari perbuatan Budi Sylvana adalah menyebabkan kerugian negara yang lebih besar. Hal ini terjadi karena ia tidak menghentikan kontrak pengadaan APD meskipun sudah ada temuan audit yang mengindikasikan adanya masalah. Kerugian ini sangat signifikan mengingat pengadaan APD merupakan kebutuhan vital di masa pandemi Covid-19.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memiliki pandangan tegas terkait kasus korupsi di masa bencana seperti Covid-19. MAKI sebelumnya sempat meminta agar koruptor di masa bencana dijatuhi hukuman mati. Selain itu, MAKI juga meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan sanksi kepada hakim yang memberikan vonis ringan terhadap pelaku korupsi di masa krisis, menunjukkan desakan untuk penegakan hukum yang lebih berat dan efek jera.