Pemerintah Buru Riza Chalid, Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong

[{"title":"Pemerintah RI Minta Bantuan Malaysia Buru Riza Chalid","indexedAt":"2025-08-04T14:01:11.026Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804200904-12-1258647/pemerintah-ri-minta-bantuan-malaysia-buru-riza-chalid","summary":"Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan pemerintah Indonesia telah meminta bantuan kepada perwakilan di Malaysia untuk mencari pengusaha M. Riza Chalid. Meskipun demikian, Agus mengakui adanya perbedaan yurisdiksi antar negara sehingga Indonesia tidak bisa memaksa Malaysia. Agus menyebutkan bahwa Riza Chalid diduga masih berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan untuk mencabut paspor tersangka korupsi lain yang berada di luar negeri jika diperlukan. Riza Chalid adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Terakhir kali Riza Chalid tercatat meninggalkan Indonesia menuju Malaysia adalah pada 6 Februari 2024 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/02/26/mohammad-riza-chalid-1740576634220_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804200904-12-1258647/pemerintah-ri-minta-bantuan-malaysia-buru-riza-chalid"},{"title":"Kejagung: Silfester Matutina Harus Segera Ditahan karena Kasus Sudah Inkrah","indexedAt":"2025-08-04T14:01:11.026Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/20251431/kejagung-silfester-matutina-harus-segera-ditahan-karena-kasus-sudah-inkrah","summary":"Kejaksaan Agung menyatakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, harus segera ditahan terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), karena kasusnya sudah inkrah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk menunda penahanan terhadap Silfester. Silfester telah diagendakan untuk diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Kasus ini bermula ketika Silfester dilaporkan oleh kuasa hukum Jusuf Kalla pada Mei 2017 atas orasi yang dianggap mengandung fitnah dan pencemaran nama baik. Pada tahun 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara, namun hingga kini belum menjalani hukuman tersebut.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/v83hnoe8Y-Nn2KO9-cUTm1w6Oqw=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/08/04/6890813e0a322.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/20251431/kejagung-silfester-matutina-harus-segera-ditahan-karena-kasus-sudah-inkrah"},{"title":"KPK soal Kritik Megawati dan Hasto Dapat Amnesti: Masyarakat Sudah Cerdas Pahami Perkara Ini","indexedAt":"2025-08-04T14:01:11.026Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/20071891/kpk-soal-kritik-megawati-dan-hasto-dapat-amnesti-masyarakat-sudah-cerdas","summary":"KPK menanggapi kritik Megawati Soekarnoputri terkait kinerja KPK dan kasus Hasto Kristiyanto. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa masyarakat cerdas memahami perjalanan perkara korupsi yang menjerat Hasto. Proses hukum Hasto telah melalui praperadilan, Dewan Pengawas KPK, dan sidang pokok perkara, di mana majelis hakim menyatakan Hasto bersalah dan divonis 3,5 tahun penjara.\n\nKPK belum mengembalikan barang sitaan dari Hasto karena masih dianalisis untuk penanganan kasus lebih lanjut, termasuk keterlibatan tersangka lain dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Sebelumnya, Megawati mengaku sedih melihat kinerja KPK dan menyoroti kondisi yang membuatnya heran hingga Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/2qICgxtH_rpH-ZQKirC7LbOG-tQ=/44x57:644x457/1200x800/data/photo/2025/02/05/67a32266eefbe.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/20071891/kpk-soal-kritik-megawati-dan-hasto-dapat-amnesti-masyarakat-sudah-cerdas"},{"title":"Semua Proses Hukum Tom Lembong Ditiadakan, Ini Empat Poin Keppres Prabowo | Republika Online","indexedAt":"2025-08-04T14:01:11.026Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0guwz409/semua-proses-hukum-tom-lembong-ditiadakan-ini-empat-poin-keppres-prabowo","summary":"Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Keppres yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025 ini meniadakan semua proses hukum dan akibat hukum terhadap Tom Lembong terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.\n\nTerdapat empat poin utama dalam Keppres tersebut: pemberian abolisi kepada Tom Lembong, peniadaan semua proses hukum dan akibat hukum terkait, pelaksanaan keputusan oleh Menteri Hukum dan Jaksa Agung, dan pemberlakuan keputusan sejak tanggal ditetapkan.\n\nKeputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai dengan Keputusan Nomor 139/PIMP/IV/2024-2025. Keppres ini merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/004008600-1754070579-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0guwz409/semua-proses-hukum-tom-lembong-ditiadakan-ini-empat-poin-keppres-prabowo"}]