Istana Ungkap Syarat Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Infrastruktur Siap 3 Tahun

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Otorita IKN untuk bekerja keras dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Instruksi ini menekankan pentingnya dedikasi dan upaya maksimal dari lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pengembangan IKN, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai target dan harapan pemerintah.

Syarat utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tanpa kesiapan infrastruktur dasar ini, fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan optimal di lokasi baru. Ini menunjukkan bahwa aspek fungsionalitas dan operasional pemerintahan menjadi prioritas utama sebelum pemindahan resmi dilakukan.

Fasilitas yang harus rampung di IKN sebelum pemindahan ibu kota mencakup sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini berarti seluruh infrastruktur yang mendukung ketiga cabang kekuasaan negara harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Kesiapan fasilitas ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan setelah ibu kota dipindahkan.

Pemerintah menargetkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan untuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat rampung dalam tiga tahun ke depan. Target waktu ini menunjukkan urgensi dan fokus pemerintah dalam menyelesaikan infrastruktur dasar IKN agar pemindahan ibu kota dapat segera direalisasikan sesuai rencana. Batas waktu ini juga memberikan gambaran mengenai skala pekerjaan yang harus diselesaikan dalam periode tersebut.

Penyelesaian sarana dan prasarana ini sangat penting karena merupakan syarat krusial sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota. Tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan, Keppres pemindahan tidak akan ditandatangani. Hal ini menegaskan bahwa fungsionalitas dan kesiapan operasional IKN adalah prasyarat mutlak sebelum status ibu kota resmi berpindah.

Dokumen yang akan ditandatangani Presiden sebagai tanda resmi pemindahan ibu kota adalah Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota. Penandatanganan Keppres ini menjadi tonggak legal dan formal yang menandai perpindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Namun, penandatanganan ini hanya akan dilakukan setelah semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan di IKN telah rampung.