OJK Perketat Pengawasan Bank: Rekening Dormant dan Tata Kelola BPD Jadi Prioritas

OJK meningkatkan pengawasan terhadap rekening dormant karena maraknya kejahatan keuangan yang menargetkan rekening tidak aktif. Rekening-rekening ini sering disalahgunakan untuk praktik ilegal seperti jual beli rekening, yang menjadi pintu masuk bagi berbagai modus kejahatan keuangan.

OJK menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dalam menangani praktik jual beli rekening. Hal ini merupakan respons langsung terhadap maraknya kejahatan keuangan yang memanfaatkan rekening tidak aktif, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap praktik ini menjadi prioritas OJK.

OJK menyatakan bahwa masa depan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpin daerahnya. Jika pemimpin daerah memiliki kualitas yang baik, maka prospek BPD di daerah tersebut juga akan cerah.

Isu tata kelola (governance) menjadi perhatian utama OJK di BPD karena hampir semua daerah di Indonesia memiliki BPD. Tata kelola yang baik sangat krusial untuk memastikan operasional BPD berjalan transparan, akuntabel, dan independen, sehingga dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Menurut OJK, pemimpin daerah memiliki peran yang sangat signifikan terhadap nasib BPD. Kualitas kepemimpinan daerah secara langsung memengaruhi prospek dan kinerja BPD. OJK berharap pemimpin daerah tidak mencampuri urusan BPD di luar kewenangannya.

Independensi direksi BPD sangat penting menurut OJK, sebagaimana diatur dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Independensi ini bertujuan agar pemerintah daerah sebagai pemegang saham tidak mencampuri urusan operasional atau kebijakan BPD di luar kewenangan mereka, sehingga direksi dapat membuat keputusan yang profesional dan objektif demi kepentingan bank.