Kebijakan Ekonomi Trump: Tarif Global Naik, PBB Pangkas Anggaran dan PHK

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

4 Agt 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

💰 Kebijakan Tarif AS

Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump akan berlaku mulai 7 Agustus 2025, memengaruhi negara miskin seperti Laos dan Aljazair, hingga negara maju seperti Kanada dan Swiss.
Trump menggunakan Undang-Undang Darurat Ekonomi 1977 untuk mengenakan tarif hingga 50% bagi negara surplus dagang dan 10% untuk hampir semua negara lain.
Beberapa negara seperti Inggris (10%), Uni Eropa dan Jepang (15%), serta Indonesia dan Filipina, setuju membayar tarif lebih tinggi setelah negosiasi.
Kebijakan ini secara umum dianggap merugikan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat sendiri, meskipun Afrika Selatan mendapat keringanan untuk Lesotho.

🌍 Dampak & Respons Internasional

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menyatakan tarif 20% yang dikenakan pada Taiwan masih belum ideal.
Swiss terancam tarif 39% dari Trump karena defisit dagang AS sebesar 38,5 miliar franc Swiss, dan siap merevisi tawaran dagangnya untuk menghindari resesi.
Menteri Ekonomi Swiss, Guy Parmelin, menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan pembelian gas alam cair (LNG) AS dan peningkatan investasi perusahaan Swiss di AS.
Ekonom dari ETH Zurich memperingatkan tarif baru dapat menyusutkan PDB Swiss antara 0,3% hingga 0,6%, dengan potensi penurunan suku bunga oleh SNB pada September.

📉 Pemotongan Anggaran PBB

PBB akan memangkas anggaran sebesar 20% (menjadi US$3,7 miliar) dan mengurangi sekitar 3.000 pegawai setelah Amerika Serikat menghentikan pendanaan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berencana merilis detail perombakan pada September, yang mencakup restrukturisasi banyak program.
Pemotongan ini terkait dengan peringatan 80 tahun PBB dan mencerminkan ancaman terhadap dukungan AS, yang sebelumnya menyumbang 22% anggaran PBB.
Pemerintahan Trump juga telah menarik AS dari beberapa badan PBB dan memangkas puluhan miliar dolar bantuan luar negeri untuk memprioritaskan kepentingan AS.
Serikat pekerja PBB di Jenewa mengkritik pendekatan 'potong habis' yang diterapkan pada badan-badan seperti UNICEF dan UNESCO.

Apa kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump?

keyboard_arrow_down

Kebijakan utama yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump adalah pengenaan tarif impor yang signifikan terhadap barang-barang dari berbagai negara. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Darurat Ekonomi 1977.

Kapan kebijakan tarif baru ini mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

Kebijakan tarif baru ini akan mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2025.

Berapa besaran tarif yang dikenakan AS dan bagaimana penerapannya?

keyboard_arrow_down

Besaran tarif yang dikenakan AS bervariasi tergantung pada status hubungan dagang dengan negara tersebut:

Hingga 50% untuk negara yang memiliki surplus dagang dengan AS.
10% untuk hampir semua negara lain.

Beberapa negara yang tunduk pada negosiasi mendapatkan diskon tarif, namun tarifnya tetap lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, Inggris dikenakan tarif 10%, sementara Uni Eropa dan Jepang dikenakan 15%. Negara-negara seperti Pakistan, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, dan Filipina juga setuju membayar tarif tinggi. Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menyatakan tarif 20% yang dikenakan pada Taiwan masih belum ideal.

Negara mana saja yang terdampak oleh kebijakan tarif AS ini?

keyboard_arrow_down

Kebijakan tarif ini berdampak luas secara global, memengaruhi negara miskin seperti Laos dan Aljazair, serta negara maju seperti Kanada dan Swiss. Selain itu, negara-negara seperti Inggris, Uni Eropa, Jepang, Pakistan, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Taiwan juga termasuk yang terdampak. Hanya Afrika Selatan yang mendapat keringanan untuk Lesotho.

Bagaimana dampak kebijakan tarif ini terhadap perekonomian Swiss?

keyboard_arrow_down

Swiss terancam tarif sebesar 39% dari AS karena defisit dagang AS sebesar 38,5 miliar franc Swiss. Ekonom dari ETH Zurich memperingatkan bahwa tarif baru ini dapat menyusutkan Produk Domestik Bruto (PDB) Swiss antara 0,3% hingga 0,6%. Selain itu, Nomura memproyeksikan bahwa Swiss National Bank (SNB) berpotensi menurunkan suku bunga pada bulan September sebagai respons terhadap dampak ekonomi ini, yang dapat memicu resesi.

Apa langkah-langkah yang diambil Swiss untuk menghadapi ancaman tarif AS?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Swiss, melalui Menteri Ekonomi Guy Parmelin, menyatakan akan bergerak cepat untuk menghindari resesi. Langkah-langkah yang dipertimbangkan termasuk merevisi tawaran dagang, mempertimbangkan pembelian gas alam cair (LNG) dari AS, dan meningkatkan investasi perusahaan Swiss di AS. Menteri Ekonomi Swiss bahkan siap terbang ke Washington untuk melakukan negosiasi.

Selain kebijakan tarif, perubahan apa yang terjadi pada anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

keyboard_arrow_down

Selain kebijakan tarif, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga akan memangkas anggarannya sebesar 20%, menjadi US$3,7 miliar, dan mengurangi sekitar 3.000 pegawai. Pemotongan ini terkait dengan peringatan 80 tahun PBB dan mencerminkan ancaman terhadap dukungan AS.

Mengapa anggaran PBB dipangkas dan kapan detail perombakan akan dirilis?

keyboard_arrow_down

Anggaran PBB dipangkas setelah Amerika Serikat menghentikan pendanaan, padahal AS sebelumnya menyumbang 22% dari anggaran PBB. Pemotongan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk memprioritaskan kepentingan AS dengan menarik diri dari beberapa badan PBB dan memangkas puluhan miliar dolar bantuan luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berencana merilis detail perombakan pada bulan September, yang akan mencakup restrukturisasi banyak program.

Bagaimana pandangan umum terhadap kebijakan tarif AS dan pemotongan anggaran PBB?

keyboard_arrow_down

Secara umum, kebijakan tarif AS dianggap merugikan banyak pihak, termasuk AS sendiri. Sementara itu, pemotongan anggaran PBB, meskipun didorong oleh penarikan pendanaan AS, dikritik oleh serikat pekerja PBB di Jenewa sebagai pendekatan 'potong habis'. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan prioritas AS untuk kepentingan domestiknya, namun berpotensi menimbulkan implikasi jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global dan kerja sama internasional.