Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Resmi Bebas

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

2 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Keputusan Presiden

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan pada Jumat (1/8) malam.
Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Keputusan pembebasan ini diambil setelah DPR dan Menteri Hukum menyetujui usulan presiden.
Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
KPK menyatakan seluruh proses hukum terhadap Hasto dihentikan dengan adanya amnesti ini dan tidak berencana mengeluarkan sprindik lain.

⚖️ Aspek Hukum

Amnesti untuk Hasto tertuang dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2025, yang mencakup 1.178 orang.
Abolisi untuk Tom Lembong sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2025.
Menteri Hukum Supratman menjelaskan bahwa abolisi menghentikan penuntutan, sementara amnesti menghapuskan semua akibat hukum pidana.
Kuasa hukum Tom Lembong menyoroti kejanggalan penyidikan, termasuk penahanan tanpa perhitungan kerugian negara dan tuntutan JPU yang tinggi.
Penerimaan abolisi bukan pengakuan bersalah, melainkan pengesampingan proses hukum demi kepentingan politik.

🤝 Implikasi Politik

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai langkah Prabowo ini baik karena menandakan hukum tidak boleh dijadikan alat politik.
Keputusan ini bertujuan meredakan ketegangan politik dan meluruskan proses peradilan yang dinilai bernuansa politis.
Langkah ini dilihat sebagai langkah politik yang melampaui urusan hukum, mencerminkan dinamika konsolidasi elite kekuasaan.
Keputusan ini merupakan upaya Prabowo dalam mengatur ulang konfigurasi kekuasaan nasional dan menciptakan keseimbangan baru antar-elite.
Pendekatan ini mirip dengan era Orde Baru yang mengutamakan stabilitas.

Siapa saja tokoh yang dibebaskan dan kapan pembebasan itu terjadi?

keyboard_arrow_down

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan pada Jumat (1/8) malam.

Siapa yang memberikan pembebasan tersebut dan melalui mekanisme apa?

keyboard_arrow_down

Pembebasan tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah DPR dan Menteri Hukum menyetujui usulan presiden. Selanjutnya, Keputusan Presiden (Keppres) terkait diserahkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk proses pembebasan keduanya.

Apa perbedaan antara abolisi dan amnesti yang diberikan kepada kedua tokoh?

keyboard_arrow_down

Meskipun keduanya berujung pada pembebasan, terdapat perbedaan mendasar antara abolisi dan amnesti:

Abolisi: Diberikan kepada Tom Lembong. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, abolisi berfungsi untuk menghentikan penuntutan. Ini berarti proses hukum pidana terhadap seseorang dihentikan sebelum mencapai putusan akhir.
Amnesti: Diberikan kepada Hasto Kristiyanto. Amnesti memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menghapuskan semua akibat hukum pidana. Ini berarti semua konsekuensi hukum dari tindak pidana yang dilakukan, termasuk vonis yang sudah ada, dianggap tidak pernah terjadi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa tidak ada alasan khusus terkait perbedaan perlakuan ini, melainkan karena perbedaan definisi dan fungsi hukum dari kedua instrumen tersebut.

Dalam kasus apa Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sebelumnya divonis?

keyboard_arrow_down

Tom Lembong: Sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
Hasto Kristiyanto: Sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Bagaimana dampak hukum dari pemberian abolisi dan amnesti ini terhadap proses hukum yang sedang berjalan?

keyboard_arrow_down

Dampak hukum dari pemberian abolisi dan amnesti ini sangat signifikan:

Untuk Hasto Kristiyanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa seluruh proses hukum terhadapnya dihentikan dengan adanya amnesti ini. KPK juga menegaskan tidak berencana mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) lain untuk Hasto.
Untuk Tom Lembong, abolisi berarti penuntutan terhadapnya dihentikan. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa penerimaan abolisi bukan merupakan pengakuan bersalah, melainkan pengesampingan proses hukum demi kepentingan politik.

Secara umum, kedua tindakan ini mengakhiri atau menghapuskan konsekuensi hukum pidana bagi kedua tokoh tersebut.

Apa alasan di balik pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi dan amnesti ini memiliki beberapa alasan, baik yang bersifat hukum maupun politik:

Persetujuan Lembaga Negara: Keputusan ini diambil setelah DPR dan Menteri Hukum menyetujui usulan presiden.
Meredakan Ketegangan Politik: Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai langkah Presiden Prabowo ini baik karena menandakan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Keputusan ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan politik yang ada.
Meluruskan Proses Peradilan: Mahfud MD juga melihat keputusan ini sebagai upaya untuk meluruskan proses peradilan yang dinilai bernuansa politis.
Konsolidasi Elite Kekuasaan: Keputusan ini juga dilihat sebagai langkah politik yang melampaui urusan hukum, mencerminkan dinamika konsolidasi elite kekuasaan. Ini merupakan upaya Presiden Prabowo dalam mengatur ulang konfigurasi kekuasaan nasional dan menciptakan keseimbangan baru antar-elite, mirip dengan pendekatan era Orde Baru yang mengutamakan stabilitas.

Bagaimana pandangan pakar hukum dan kuasa hukum terkait keputusan ini?

keyboard_arrow_down

Pandangan Mahfud MD (Pakar Hukum Tata Negara): Mahfud MD menilai langkah Presiden Prabowo ini baik. Ia berpendapat bahwa keputusan ini menandakan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Selain itu, ia melihat tujuan dari keputusan ini adalah untuk meredakan ketegangan politik dan meluruskan proses peradilan yang dinilai bernuansa politis.
Pandangan Ari Yusuf Amir (Kuasa Hukum Tom Lembong): Ari Yusuf Amir menyoroti kejanggalan dalam penyidikan kasus kliennya oleh Kejaksaan Agung, termasuk penahanan tanpa perhitungan kerugian negara dan tuntutan JPU yang tinggi meskipun Tom tidak menerima uang. Ia berharap abolisi ini menjadi momentum evaluasi bagi penegak hukum. Ari juga menegaskan bahwa penerimaan abolisi bukan merupakan pengakuan bersalah, melainkan pengesampingan proses hukum demi kepentingan politik.

Apa implikasi politik dari keputusan pembebasan ini?

keyboard_arrow_down

Keputusan pembebasan ini memiliki implikasi politik yang signifikan:

Konsolidasi Elite Kekuasaan: Keputusan ini dilihat sebagai langkah politik yang melampaui urusan hukum, mencerminkan dinamika konsolidasi elite kekuasaan.
Pengaturan Ulang Konfigurasi Kekuasaan: Ini merupakan upaya Presiden Prabowo dalam mengatur ulang konfigurasi kekuasaan nasional.
Penciptaan Keseimbangan Baru: Keputusan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan baru antar-elite, yang oleh beberapa pihak disamakan dengan pendekatan era Orde Baru yang mengutamakan stabilitas.
Meredakan Ketegangan: Seperti yang disampaikan Mahfud MD, keputusan ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan politik dan meluruskan proses peradilan yang dinilai bernuansa politis.

Berapa nomor Keputusan Presiden (Keppres) untuk abolisi dan amnesti ini?

keyboard_arrow_down

Amnesti untuk Hasto Kristiyanto tertuang dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2025. Keppres ini mencakup 1.178 orang.
Abolisi untuk Tom Lembong sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2025.

[{"title":"Tom Lembong-Hasto Resmi Bebas usai Diberi Abolisi dan Amnesti Prabowo","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802072517-12-1257857/tom-lembong-hasto-resmi-bebas-usai-diberi-abolisi-dan-amnesti-prabowo","summary":"Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas pada Jumat (1/8) malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti kepada mereka. Tom sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula, sementara Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.\n\nTom Lembong menyampaikan apresiasi atas abolisi tersebut dan berterima kasih kepada Prabowo, sahabat, tim hukum, dan keluarga. Hasto juga bersyukur atas amnesti yang diberikan dan menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri, para kader, Prabowo, DPR, dan Menteri Hukum.\n\nKeputusan ini diambil setelah DPR dan menteri hukum menyetujui usulan presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom dan Hasto. Prabowo kemudian mengeluarkan Keppres terkait pemberian abolisi dan amnesti tersebut, yang diserahkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk membebaskan keduanya.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802072517-12-1257857/tom-lembong-hasto-resmi-bebas-usai-diberi-abolisi-dan-amnesti-prabowo"},{"title":"Kuasa Hukum Tom Lembong Singgung Keganjilan Penyidikan Kejagung","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802025117-12-1257835/kuasa-hukum-tom-lembong-singgung-keganjilan-penyidikan-kejagung","summary":"Kuasa Hukum mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir, menyoroti kejanggalan dalam penyidikan kasus korupsi impor gula yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kliennya. Hal ini disampaikan setelah Tom Lembong menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.\n\nAri menyebut beberapa kejanggalan, termasuk penahanan Tom Lembong tanpa hasil perhitungan kerugian negara dan hanya Tom yang diproses, sementara menteri lain tidak. Ia juga menyinggung tuntutan JPU Kejagung yang bersikeras meminta hukuman 7 tahun penjara meskipun Tom tidak menerima uang dalam kasus tersebut.\n\nAri berharap pemberian abolisi ini menjadi momentum evaluasi total bagi penegak hukum agar tidak ada lagi kriminalisasi hukum. Ia menegaskan bahwa penerimaan abolisi bukan pengakuan bersalah, melainkan pengesampingan proses hukum demi kepentingan politik.\n\nTom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus tersebut, namun mendapat abolisi dari Prabowo, yang merupakan hak kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong akan dihentikan setelah abolisi diterima DPR.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/08/01/tom-lembong-dibebaskan-1754066453492_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802025117-12-1257835/kuasa-hukum-tom-lembong-singgung-keganjilan-penyidikan-kejagung"},{"title":"Abolisi dan Amnesti: Sengkarut Demokrasi Dalam Konsolidasi Elite","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/08493941/abolisi-dan-amnesti-sengkarut-demokrasi-dalam-konsolidasi-elite","summary":"Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan langkah politik yang melampaui urusan hukum, mencerminkan dinamika konsolidasi elite kekuasaan. PDIP, meski menyatakan diri di luar kabinet, tetap mendukung pemerintah, menunjukkan pentingnya stabilitas politik dalam pembangunan. Pendekatan ini mirip dengan era Orde Baru yang mengutamakan stabilitas di atas keberagaman suara.\n\nPresiden Joko Widodo sebelumnya berhasil menjinakkan oposisi melalui pembagian jabatan dan pendekatan personal, sementara kelompok masyarakat sipil yang kritis dikooptasi ke dalam struktur kekuasaan. Prabowo melanjutkan pendekatan ini dengan lebih terbuka, menggunakan abolisi dan amnesti sebagai strategi menyusun ulang konfigurasi kekuasaan nasional. Tindakan ini memperkuat presidensialisme dan menunjukkan kapasitas Prabowo dalam mengatur ulang ritme politik nasional serta menciptakan keseimbangan baru antar-elite.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/FyP9jqFN1o6GRJBUxeh6BixqHQk=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/06/02/683d61e281ae3.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/08493941/abolisi-dan-amnesti-sengkarut-demokrasi-dalam-konsolidasi-elite"},{"title":"KPK: Dengan Amnesti Semua Proses Hukum Hasto Kristiyanto Dihentikan","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802024403-12-1257833/kpk-dengan-amnesti-semua-proses-hukum-hasto-kristiyanto-dihentikan","summary":"KPK menyatakan seluruh proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dihentikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dengan adanya amnesti ini, proses hukum terhadap Hasto dihentikan dan yang bersangkutan telah dikeluarkan dari tahanan. KPK juga tidak berencana mengeluarkan sprindik lain untuk Hasto.\n\nAmnesti ini merupakan hak prerogatif presiden yang telah melalui pertimbangan ketat, termasuk meminta pendapat DPR. DPR RI telah menyetujui amnesti untuk Hasto, yang merupakan satu dari 1.116 terpidana yang diberikan amnesti berdasarkan Surat Presiden Nomor R-42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025. Selain Hasto, Tom Lembong juga diberikan abolisi.\n\nHasto sebelumnya menghadapi dakwaan suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pengadilan menyatakan Hasto bersalah atas pemberian suap sebesar Rp400 juta kepada anggota KPU Wahyu Setiawan untuk pengurusan PAW tersebut, dengan vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2016/02/17/2d17afd8-e90a-4a2e-b01c-97b626deb573_169.jpg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250802024403-12-1257833/kpk-dengan-amnesti-semua-proses-hukum-hasto-kristiyanto-dihentikan"},{"title":"Mahfud MD: Abolisi dan Amnesti Upaya Prabowo Redam Gejolak Politik dan Luruskan Proses Hukum | Republika Online","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0c5uu291/mahfud-md-abolisi-dan-amnesti-upaya-prabowo-redam-gejolak-politik-dan-luruskan-proses-hukum","summary":"Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Menurut Mahfud, tindakan ini menandakan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Secara konstitusional, presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan abolisi dan amnesti.\n\nMahfud menilai keputusan Presiden Prabowo baik karena ketegangan publik dan tekanan masyarakat sipil menunjukkan kasus ini melampaui ruang hukum objektif. Kebijakan ini dilatarbelakangi dua motif utama: meredakan ketegangan politik akibat gejolak publik terkait kasus Tom Lembong dan Hasto, serta meluruskan proses peradilan yang dinilai bernuansa politis. Mahfud menambahkan bahwa gerakan masyarakat sipil yang menghimpun *amicus curiae* juga menjadi pertimbangan dalam pemberian abolisi dan amnesti ini.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/prof-mahfud_250802051908-565.jpeg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0c5uu291/mahfud-md-abolisi-dan-amnesti-upaya-prabowo-redam-gejolak-politik-dan-luruskan-proses-hukum"},{"title":"Apa Alasan Presiden Beri Hasto Amnesti dan Tom Lembong Abolisi? | Republika Online","indexedAt":"2025-08-02T02:04:03.202Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0bs3c393/apa-alasan-presiden-beri-hasto-amnesti-dan-tom-lembong-abolisi","summary":"Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, tidak ada alasan khusus terkait perbedaan perlakuan pada dua kasus tersebut. Amnesti dan abolisi memiliki fungsi yang hampir sama, di mana abolisi menghentikan proses penuntutan.\n\nPemberian amnesti kepada Hasto tertuang dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2025 yang mencakup 1.178 orang, sementara abolisi kepada Tom Lembong sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2025. Menkum Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden berdasarkan penilaian terhadap kasus yang dihadapi masing-masing individu. Dengan amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan, sedangkan abolisi meniadakan penuntutan.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/063355200-1754058834-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0bs3c393/apa-alasan-presiden-beri-hasto-amnesti-dan-tom-lembong-abolisi"}]