Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo Picu Kritik Keras Akademisi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

1 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Usulan Presiden & Proses Hukum

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, keduanya terpidana kasus korupsi.
Usulan ini disampaikan melalui Surat Presiden tertanggal 30 Juli 2025 dan telah disetujui oleh DPR RI.
Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta dalam kasus impor gula yang merugikan negara.
Hasto Kristiyanto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta karena memfasilitasi suap.
KPK dan Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis keduanya karena dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
Pemberian abolisi akan menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dijalani Tom Lembong.

⚡ Reaksi Publik & Kritik

Keputusan ini menuai kritik keras dari akademisi dan pegiat antikorupsi, yang menilai hukum dipermainkan.
Feri Amsari dari Universitas Andalas menyatakan hukum dipermainkan, sementara Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman menyebutnya sebagai alat kompromi politik.
Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dan IM57+ Institute menyatakan kekecewaan, menilai tindakan ini mengkhianati rakyat.
Mereka khawatir tindakan ini dapat membuat politisi tidak takut korupsi dan menyerukan penolakan untuk mencegah runtuhnya supremasi hukum.

🤝 Dinamika Politik & Dukungan

Politikus PDI-P Romy Soekarno mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo, menilai amnesti Hasto sebagai koreksi terhadap distorsi hukum.
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto berbarengan dengan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan PDI-P ini diberikan dengan alasan menjaga negara dan mengatasi tantangan ekonomi.

⚖️ Cakupan Amnesti Lainnya

Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa 1.116 narapidana lain juga memenuhi syarat menerima amnesti.
Narapidana tersebut termasuk kasus penghinaan presiden dan makar tanpa senjata di Papua.
Narapidana lanjut usia atau dengan kondisi medis tertentu juga termasuk dalam daftar penerima amnesti.
Ada rencana tahap kedua untuk 1.668 narapidana lainnya yang juga akan menerima amnesti.

Apa usulan utama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kasus hukum?

keyboard_arrow_down

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Apa perbedaan antara abolisi dan amnesti dalam konteks hukum di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Dalam konteks hukum di Indonesia, abolisi dan amnesti memiliki perbedaan mendasar:

Abolisi: Adalah penghapusan seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap seseorang. Jika abolisi diberikan, maka proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan akan dihentikan, dan terdakwa dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana. Dalam kasus Tom Lembong, pemberian abolisi akan menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dijalaninya.
Amnesti: Adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang telah dijatuhkan kepada seseorang yang telah divonis bersalah. Meskipun hukuman dihapuskan, status sebagai terpidana tetap melekat. Amnesti biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu atau dalam rangka rekonsiliasi nasional.

Siapa saja Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto, serta kasus hukum apa yang menjerat mereka?

keyboard_arrow_down

Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) adalah mantan Menteri Perdagangan. Ia divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus impor gula. Menurut Kompas, kasus ini merugikan negara Rp194,7 miliar, meskipun Kejaksaan Agung menuduhnya merugikan negara Rp515 miliar dan menuntut 7 tahun penjara.

Hasto Kristiyanto adalah Sekretaris Jenderal PDIP. Ia dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta karena memfasilitasi suap Rp400 juta dalam kasus pergantian antarwaktu anggota DPR.

Bagaimana proses persetujuan pemberian abolisi dan amnesti ini dilakukan?

keyboard_arrow_down

Proses pemberian abolisi dan amnesti ini dimulai dengan Surat Presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 Juli 2025. Surat ini kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah DPR RI memberikan persetujuan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum resmi pemberian abolisi dan amnesti tersebut.

Apa dampak hukum dari pemberian abolisi bagi Thomas Trikasih Lembong?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong akan memiliki dampak hukum yang signifikan, yaitu menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dijalaninya. Ini berarti, meskipun ia telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, proses banding atau upaya hukum lainnya akan dihentikan. Secara efektif, dengan abolisi, Tom Lembong dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dan konsekuensi hukum dari vonis tersebut akan ditiadakan.

Bagaimana reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung terhadap vonis awal dan usulan ini?

keyboard_arrow_down

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diketahui mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Alasan pengajuan banding ini adalah karena vonis tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka masih fokus pada proses banding Tom Lembong dan akan mempelajari lebih lanjut jika Keputusan Presiden (Keppres) abolisi resmi diterbitkan.

Apa saja kritik yang muncul dari akademisi dan pegiat antikorupsi terkait keputusan ini?

keyboard_arrow_down

Keputusan pemberian abolisi dan amnesti ini menuai kritik keras dari akademisi dan pegiat antikorupsi. Beberapa poin kritik utama meliputi:

Hukum dipermainkan: Feri Amsari dari Universitas Andalas menyatakan bahwa tindakan ini menunjukkan hukum dipermainkan.
Preseden buruk: Keputusan ini dinilai menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Alat kompromi politik: Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman menyebutnya sebagai alat kompromi politik.
Pengkhianatan terhadap rakyat: Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dan IM57+ Institute menyatakan kekecewaan, menilai tindakan ini mengkhianati rakyat.
Potensi politisi tidak takut korupsi: Dikhawatirkan tindakan ini dapat membuat politisi tidak takut lagi untuk melakukan korupsi.
Runtuhnya supremasi hukum: Ada seruan penolakan untuk mencegah runtuhnya supremasi hukum.

Apa pandangan yang mendukung keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto?

keyboard_arrow_down

Di sisi lain, politikus PDI-P Romy Soekarno mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai amnesti Hasto Kristiyanto sebagai koreksi terhadap distorsi hukum. Menurutnya, keputusan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Pandangan ini menunjukkan adanya dukungan dari pihak tertentu yang melihat amnesti sebagai langkah untuk memperbaiki keadilan dan mencegah penyalahgunaan hukum.

Apakah ada narapidana lain yang juga akan menerima amnesti selain Hasto Kristiyanto?

keyboard_arrow_down

Ya, selain Hasto Kristiyanto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa 1.116 narapidana lain juga memenuhi syarat untuk menerima amnesti. Kelompok ini mencakup narapidana kasus penghinaan presiden dan makar tanpa senjata di Papua, serta narapidana lanjut usia atau dengan kondisi medis tertentu. Bahkan, ada rencana untuk tahap kedua pemberian amnesti kepada 1.668 narapidana lainnya.

Apa kaitan antara pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dengan sikap politik PDI-P?

keyboard_arrow_down

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto terjadi berbarengan dengan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Megawati menyatakan alasan dukungan ini adalah untuk menjaga negara dan mengatasi tantangan ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya kaitan antara keputusan amnesti dengan dinamika politik dan upaya rekonsiliasi atau konsolidasi kekuatan politik antara PDI-P dan pemerintahan yang baru.

[{"title":"Akademisi Kritik Amnesti-Abolisi Kasus Korupsi: Hukum Dipermainkan","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801090748-12-1257454/akademisi-kritik-amnesti-abolisi-kasus-korupsi-hukum-dipermainkan","summary":"Para akademisi dan pegiat antikorupsi mengkritik keras pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Amnesti adalah hak presiden untuk memberikan ampunan kepada pelaku pidana, sedangkan abolisi adalah hak kepala negara untuk menghapus penuntutan terhadap pelaku pidana, dengan konsultasi DPR.\n\nFeri Amsari dari Universitas Andalas menilai hukum dipermainkan dan keputusan ini menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman menyatakan bahwa amnesti dan abolisi dijadikan alat kompromi politik yang melemahkan komitmen melawan korupsi. Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, juga menyampaikan kekecewaannya, mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan serius dan penyelesaian politis akan merusak pemberantasan korupsi. IM57+ Institute menilai tindakan ini sebagai upaya mengakali hukum yang mengkhianati rakyat dan dapat membuat politisi tidak takut korupsi. Mereka menyerukan penolakan terhadap keputusan ini untuk mencegah runtuhnya supremasi hukum.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/07/16/presiden-tiba-di-tanah-air-usai-kunjungan-kenegaraan-1752671802565_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801090748-12-1257454/akademisi-kritik-amnesti-abolisi-kasus-korupsi-hukum-dipermainkan"},{"title":"Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801085002-32-1257453/prabowo-bakal-terbitkan-keppres-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto","summary":"Presiden RI Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan Keppres akan diterbitkan setelah usulan presiden disetujui oleh DPR RI. Pemberian abolisi akan menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dijalani Tom Lembong. Supratman meminta publik bersabar menunggu Keppres resmi diteken oleh Prabowo, setelah pertimbangan DPR disepakati oleh fraksi-fraksi.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/07/01/prabowo-hadiri-hut-bhayangkara-79-1751334242440_169.png?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801085002-32-1257453/prabowo-bakal-terbitkan-keppres-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto"},{"title":"Selain Hasto, Menkum Ungkap Ada 1.116 Napi Penerima Amnesti Presiden","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801092546-12-1257458/selain-hasto-menkum-ungkap-ada-1116-napi-penerima-amnesti-presiden","summary":"Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa selain Hasto Kristiyanto, terdapat 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat untuk menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ribuan napi ini termasuk mereka yang terlibat kasus penghinaan presiden dan enam napi kasus makar tanpa senjata di Papua.\n\nPemberian amnesti ini juga mencakup abolisi terhadap mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong. Pertimbangan pemberian amnesti adalah untuk persatuan dan perayaan 17 Agustus. Selain itu, amnesti juga diberikan kepada narapidana lanjut usia, yang memerlukan perawatan medis, atau mengalami gangguan kejiwaan.\n\nSupratman menambahkan, ada rencana pemberian amnesti tahap kedua bagi 1.668 narapidana lainnya, yang saat ini masih dalam proses pembahasan.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/06/17/keterangan-pers-ekstradisi-paulus-tannos-1750151629696_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801092546-12-1257458/selain-hasto-menkum-ungkap-ada-1116-napi-penerima-amnesti-presiden"},{"title":"Menkum RI: Proses Hukum Tom Lembong Dihentikan Berkat Abolisi","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801082049-12-1257440/menkum-ri-proses-hukum-tom-lembong-dihentikan-berkat-abolisi","summary":"Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa seluruh proses hukum terhadap mantan Mendag, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), akan dihentikan berkat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Penghentian ini merupakan konsekuensi dari diterimanya usulan abolisi oleh DPR. Supratman menjelaskan bahwa setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR, Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tindak lanjut. Publik diminta menunggu hingga Keppres tersebut resmi diteken. Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus impor gula, dan saat ini sedang mengajukan banding.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/06/17/keterangan-pers-ekstradisi-paulus-tannos-1750151664632_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801082049-12-1257440/menkum-ri-proses-hukum-tom-lembong-dihentikan-berkat-abolisi"},{"title":"Abolisi dan Amnesti: Di Ujung Tafsir Kekuasaan Konstitusional","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09464791/abolisi-dan-amnesti-di-ujung-tafsir-kekuasaan-konstitusional","summary":"Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto setelah keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom Lembong, mantan Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta karena korupsi terkait kebijakan impor gula yang merugikan negara Rp 194,7 miliar. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta karena memfasilitasi suap sebesar Rp 400 juta dalam pergantian antarwaktu anggota DPR. KPK mengajukan banding karena menilai hukuman terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Penggunaan wewenang ini harus dilakukan secara sistemik, etis, dan akuntabel, dengan mengutamakan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan integritas sistem peradilan. Proses hukum terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto masih berjalan karena mereka mengajukan banding.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/zSd8HUt-ELQiyS3aOjcIDOAGwog=/144x0:1764x1080/1200x800/data/photo/2025/07/28/6886b016ea233.png","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09464791/abolisi-dan-amnesti-di-ujung-tafsir-kekuasaan-konstitusional"},{"title":"Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo, Politikus PDI-P: Jadi Koreksi terhadap Distorsi Hukum","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09411451/hasto-dapat-amnesti-dari-prabowo-politikus-pdi-p-jadi-koreksi-terhadap","summary":"Politikus PDI-P, Romy Soekarno, menyatakan bahwa pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristiyanto merupakan koreksi terhadap distorsi hukum dalam penanganan perkara Hasto. Romy menilai proses hukum terhadap Hasto sejak awal menimbulkan pertanyaan publik karena dianggap janggal dari segi prosedur, konstruksi kasus, dan waktu penanganannya.\n\nRomy mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo dan menilai tindakan tersebut menunjukkan keberanian dalam menyikapi persoalan hukum yang dinilai sarat kepentingan politik. Menurutnya, amnesti ini bukan semata menyatakan Hasto tidak bersalah, melainkan penegasan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik.\n\nDPR sebelumnya telah menyetujui amnesti untuk Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang merupakan hak prerogatif presiden. Romy berharap dengan amnesti ini, Hasto dapat kembali berkontribusi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/UuWKJ4Qo8YOGh9xBXYEFM9UgLNo=/504x333:4496x2994/1200x800/data/photo/2025/07/25/6883409d35680.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09411451/hasto-dapat-amnesti-dari-prabowo-politikus-pdi-p-jadi-koreksi-terhadap"},{"title":"Hasto Dapat Amnesti, Berbarengan dengan Sikap Dukungan PDIP ke Prabowo","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09171931/hasto-dapat-amnesti-berbarengan-dengan-sikap-dukungan-pdip-ke-prabowo","summary":"Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu dari 1.116 orang yang menerima amnesti setelah permohonan Presiden Prabowo Subianto disetujui oleh DPR. Amnesti ini merupakan hak prerogatif presiden sesuai UUD 1945. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa permohonan abolisi tersebut disampaikan melalui Surat Presiden tertanggal 30 Juli 2025.\n\nPada hari yang sama, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perintah ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P se-Indonesia di Bali. Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, menjelaskan bahwa dukungan ini diberikan untuk upaya-upaya positif pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, termasuk mengatasi kondisi fiskal yang tidak stabil dan tantangan ekonomi global. Sufmi Dasco Ahmad juga mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati di akun Instagramnya.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/45o56C87RNuZbgJJr1nkcqgP7eQ=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/31/688aa2ceb1a79.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09171931/hasto-dapat-amnesti-berbarengan-dengan-sikap-dukungan-pdip-ke-prabowo"},{"title":"Kata Jaksa Soal Abolisi Tom Lembong: Fokus Banding - Nasional","indexedAt":"2025-08-01T03:01:32.685Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79150/kata-jaksa-soal-abolisi-tom-lembong-fokus-banding","summary":"Kejaksaan Agung menyatakan belum mengetahui secara pasti kabar Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan akan mempelajari lebih dulu informasi tersebut. Saat ini, fokus Kejaksaan adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta atas vonis empat tahun enam bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Tom Lembong. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut hukuman tujuh tahun penjara terhadap Tom Lembong, yang dituduh merugikan negara Rp515 miliar melalui kebijakan impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Anang menambahkan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut jika memang ada keputusan abolisi tersebut.\n","bannerUrl":"https://images.bloombergtechnoz.com/data/2024/10/image-20241030160037.jpg","articleUrl":"https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79150/kata-jaksa-soal-abolisi-tom-lembong-fokus-banding"}]