Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto, Mahfud MD Soroti Nuansa Politik

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

1 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

⚖️ Fakta Utama Abolisi

Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, telah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula.
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto menandai kali pertama hak prerogatif ini diberikan kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia.
Kuasa hukum Tom Lembong menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, DPR RI, serta publik dan media yang mengawal kasusnya, berharap proses pembebasan dari Rutan Cipinang dapat berlangsung cepat.

📜 Konteks Hukum & Proses

Abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana dengan persetujuan DPR, sedangkan amnesti adalah pengampunan yang menghapuskan seluruh akibat hukum dari pemidanaan.
Secara historis, hak abolisi dan amnesti telah diberikan oleh hampir semua presiden RI untuk berbagai kasus, mulai dari pemberontakan hingga aktivis UU ITE.
DPR RI sebelumnya telah menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, yang kini tinggal menunggu Keputusan Presiden.

💬 Reaksi & Harapan

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong membuktikan opini publik tentang nuansa politik yang kental dalam kasus mereka adalah benar.
Mahfud MD berharap Presiden Prabowo terus menjadikan Indonesia negara hukum yang sebenarnya, di mana hukum tidak dijadikan alat intervensi politik.
Proses pembebasan Tom Lembong dari Rutan Cipinang kini tinggal menunggu proses administrasi setelah persetujuan abolisi dari DPR RI dan Presiden.

Siapa Tom Lembong dan kasus apa yang melibatkannya?

keyboard_arrow_down

Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula. Ia telah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Apa itu abolisi dan amnesti?

keyboard_arrow_down

Abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana. Ini berarti proses hukum terhadap seseorang dihentikan dan tuntutan pidana yang ada ditiadakan. Pemberian abolisi memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Amnesti adalah pengampunan yang menghapuskan seluruh akibat hukum dari pemidanaan. Ini berarti tidak hanya hukuman yang ditiadakan, tetapi juga catatan pidana dan konsekuensi hukum lainnya yang terkait dengan pemidanaan tersebut dihapus. Amnesti juga memerlukan persetujuan DPR RI.

Apa perbedaan antara abolisi dan amnesti?

keyboard_arrow_down

Perbedaan utama antara abolisi dan amnesti terletak pada cakupan dampaknya:

Abolisi: Fokus pada penghapusan tuntutan pidana. Ini menghentikan proses hukum dan membebaskan seseorang dari tuntutan yang sedang berjalan atau sisa hukuman yang belum dijalani.
Amnesti: Lebih luas, karena menghapuskan seluruh akibat hukum dari pemidanaan. Ini berarti tidak hanya hukuman yang ditiadakan, tetapi juga semua konsekuensi hukum lain yang timbul dari vonis pidana, termasuk catatan kriminal.

Meskipun berbeda, keduanya merupakan hak prerogatif presiden yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Siapa yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Mengapa pemberian abolisi dan amnesti ini dianggap bersejarah?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dianggap bersejarah karena ini adalah kali pertama hak prerogatif abolisi dan amnesti diberikan kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia. Secara historis, hak ini lebih sering diberikan untuk kasus-kasus lain seperti pemberontakan atau aktivis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bagaimana peran DPR RI dalam proses pemberian abolisi dan amnesti ini?

keyboard_arrow_down

DPR RI memiliki peran krusial dalam proses pemberian abolisi dan amnesti. Berdasarkan konstitusi, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR RI sebelum dapat memberikan abolisi atau amnesti. Dalam kasus ini, DPR RI telah menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

Apa komentar Mahfud MD mengenai pemberian abolisi dan amnesti ini?

keyboard_arrow_down

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong membuktikan opini publik tentang nuansa politik yang kental dalam kasus mereka adalah benar. Mahfud berharap Presiden Prabowo terus menjadikan Indonesia negara hukum yang sebenarnya, di mana hukum tidak dijadikan alat intervensi politik.

Apa langkah selanjutnya setelah abolisi dan amnesti diberikan?

keyboard_arrow_down

Setelah persetujuan DPR RI dan pemberian oleh Presiden, langkah selanjutnya adalah proses administrasi pembebasan. Kuasa hukum Tom Lembong berharap proses administrasi pembebasan dari Rutan Cipinang dapat berlangsung cepat. Baik Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto kini tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk pembebasan resmi mereka.

Apakah abolisi dan amnesti pernah diberikan sebelumnya di Indonesia?

keyboard_arrow_down

Ya, secara historis, abolisi dan amnesti telah diberikan oleh hampir semua presiden Republik Indonesia untuk berbagai kasus. Kasus-kasus sebelumnya bervariasi, mulai dari pemberontakan hingga aktivis UU ITE. Namun, yang membedakan kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah ini merupakan kali pertama abolisi dan amnesti diberikan kepada terpidana kasus korupsi.

[{"title":"Tom Lembong Putuskan Terima Abolisi, Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo","indexedAt":"2025-08-01T05:01:46.539Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/11503581/tom-lembong-putuskan-terima-abolisi-sampaikan-terima-kasih-ke-prabowo","summary":"Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa Tom Lembong berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR RI atas penerbitan abolisi ini, serta kepada publik, media massa, tokoh publik, dan akademisi yang telah mengawal kasusnya. DPR RI sebelumnya telah menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong yang diajukan oleh Prabowo. Abolisi adalah penghapusan atau peniadaan suatu peristiwa pidana dan merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi dalam kebijakan importasi gula. Pihak Tom Lembong berharap proses administrasi abolisi dan pembebasannya dari Rutan Cipinang dapat berlangsung cepat.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/Jx8DLMRlKNj5v-hvaVjGZJz6GBM=/1085x23:2951x1267/1200x800/data/photo/2025/07/09/686e5e499c4f5.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/11503581/tom-lembong-putuskan-terima-abolisi-sampaikan-terima-kasih-ke-prabowo"},{"title":"Sejarah Abolisi dan Amnesti di Indonesia, Dari Pemberontakan ke Kasus Korupsi | Republika Online","indexedAt":"2025-08-01T05:01:46.539Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0aljn393/sejarah-abolisi-dan-amnesti-di-indonesia-dari-pemberontakan-ke-kasus-korupsi","summary":"Abolisi dan amnesti telah diberikan oleh hampir semua presiden RI, namun pemberian kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto menjadi yang pertama kalinya untuk terpidana kasus korupsi. Abolisi adalah hak kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dengan persetujuan DPR, sementara amnesti adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, menghapuskan seluruh akibat hukumnya.\n\nPresiden Sukarno pada 1961 memberikan abolisi dan amnesti kepada pemberontak yang bersedia menyerah. Pada masa Orde Baru, Soeharto memberikan amnesti kepada anggota gerakan Fretilin di Timor Leste. Setelahnya, BJ Habibie memberikan abolisi dan amnesti kepada oposisi Orde Baru dan tokoh pejuang kemerdekaan Aceh, Papua, dan Timor Leste. Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada sejumlah aktivis yang dipidana pada masa Orde Baru dan memberikan abolisi dan rehabilitasi kepada RM Sawito Kartowibowo. SBY memberikan amnesti menyeluruh dan abolisi untuk semua yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.\n\nPresiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril pada 2019 dan Saiful Mahdi pada 2021, keduanya terkait kasus UU ITE.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/190802163648-967.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0aljn393/sejarah-abolisi-dan-amnesti-di-indonesia-dari-pemberontakan-ke-kasus-korupsi"},{"title":"Mahfud: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Buktikan Opini Publik, Kasus Kental Nuansa Politik | Republika Online","indexedAt":"2025-08-01T05:01:46.539Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0ajzg409/mahfud-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto-buktikan-opini-publik-kasus-kental-nuansa-politik","summary":"Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Mahfud menyatakan bahwa opini publik tentang kasus Hasto dan Tom Lembong yang kental dengan nuansa politik terbukti benar dengan pemberian amnesti dan abolisi ini.\n\nAbolisi, seperti yang diberikan kepada Tom Lembong, menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, sedangkan amnesti, seperti yang diberikan kepada Hasto, meniadakan akibat dari sebuah pemidanaan. DPR telah menyetujui usulan Presiden terkait amnesti untuk 1.116 orang dan abolisi untuk satu orang. Hasto dan Tom Lembong tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk pembebasan mereka. Mahfud berharap Presiden Prabowo terus menjadikan negara ini negara hukum yang sebenarnya, di mana hukum tidak dijadikan alat intervensi politik.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/038198600-1752840628-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0ajzg409/mahfud-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto-buktikan-opini-publik-kasus-kental-nuansa-politik"}]