Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dalam Kasus Korupsi Tuai Sorotan Hukum

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

1 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Keputusan Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Keputusan ini juga mencakup pemberian abolisi dan amnesti kepada lebih dari seribu narapidana lainnya.
DPR RI telah menyetujui pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
Keputusan Presiden (Keppres) telah ditandatangani Prabowo per 1 Agustus 2025 dan sedang dalam proses administrasi di DPR untuk pembebasan.

⚖️ Aspek Hukum

Secara hukum, abolisi menghapus penuntutan, sementara amnesti menghapus segala akibat hukum, sesuai UUD 1945 Pasal 14 dan UU Nomor 11 Tahun 1954.
Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga 1 Agustus 2025 belum menerima Keppres, yang diperlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai acuan pembebasan.
Pakar hukum menyoroti pemberian ini karena keduanya terseret kasus korupsi, menilai UU 11/1954 tidak relevan dan menimbulkan kesan politis.
Meskipun Tom Lembong divonis bersalah, majelis hakim menyatakan perbuatannya tidak memperkaya diri sendiri tetapi merugikan keuangan negara.
Para pakar hukum mendesak revisi UU 11/1954 untuk menghindari penyalahgunaan dan impunitas.

🤝 Implikasi Politik

Keputusan ini dilandasi niatan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta merajut tali persaudaraan menjelang HUT Ke-80 RI.
Analis komunikasi politik menilai langkah Prabowo sebagai upaya merangkul lawan politik dan meredam polarisasi pasca pemilu.
Langkah ini berisiko memicu persepsi bahwa komitmen pemberantasan korupsi dikorbankan demi kepentingan politik.
Keberhasilan pesan politik ini bergantung pada penerimaan publik; jika dianggap manuver politik, kepercayaan terhadap pemerintah bisa tergerus.
Kuasa hukum Hasto mengapresiasi amnesti, menilai kasus Hasto bermotif politik dan merupakan kriminalisasi hukum.

Apa perbedaan antara abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden?

keyboard_arrow_down

Abolisi adalah penghapusan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, proses hukum yang sedang berjalan atau akan dimulai dihentikan. Dalam kasus Tom Lembong, abolisi diberikan meskipun ia telah divonis bersalah, namun majelis hakim menyatakan perbuatannya tidak memperkaya diri sendiri.

Amnesti adalah penghapusan segala akibat hukum dari suatu tindak pidana. Ini berarti seseorang yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman, atau yang sedang dalam proses hukum, dibebaskan dari segala konsekuensi hukumnya, termasuk catatan pidana. Hasto Kristiyanto menerima amnesti, yang berarti vonisnya dihapuskan secara hukum.

Siapa saja tokoh yang menerima abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto?

keyboard_arrow_down

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Selain itu, keputusan ini juga mencakup pemberian amnesti kepada lebih dari seribu narapidana lainnya.

Apa kasus hukum yang melibatkan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sehingga mereka menerima abolisi dan amnesti?

keyboard_arrow_down

Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula. Meskipun divonis bersalah, majelis hakim menyatakan perbuatannya tidak memperkaya diri sendiri, melainkan merugikan keuangan negara.

Hasto Kristiyanto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Apa dasar hukum pemberian abolisi dan amnesti ini?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi dan amnesti ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 14 dan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1954. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian abolisi dan amnesti ini ditandatangani?

keyboard_arrow_down

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian abolisi dan amnesti ini telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025. Keppres tersebut saat ini berada di tangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk proses administrasi dan pembebasan.

Bagaimana pandangan berbagai pihak mengenai pemberian abolisi dan amnesti ini?

keyboard_arrow_down

Pemberian abolisi dan amnesti ini menuai berbagai pandangan:

Pihak yang mendukung atau mengapresiasi: Politikus NasDem Rudianto Lallo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa keputusan ini dilandasi niatan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta merajut tali persaudaraan menjelang HUT Ke-80 RI. Menkum Supratman Andi Agtas juga mengusulkan pemberian ini kepada Presiden Prabowo. Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengapresiasi amnesti ini dan menilai kasus Hasto bermotif politik serta merupakan kriminalisasi hukum.
Pihak yang mengkritisi atau menyoroti: Pakar hukum seperti Albert Aries dari Universitas Trisakti dan Muhammad Fatahillah Akbar dari UGM menyoroti pemberian ini, terutama karena keduanya terseret kasus korupsi. Mereka menilai UU 11/1954 tidak relevan sehingga menimbulkan kesan politis. Mereka juga mendesak revisi UU tersebut untuk menghindari penyalahgunaan dan impunitas.

Apa implikasi politik dari keputusan Presiden Prabowo ini?

keyboard_arrow_down

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah Presiden Prabowo ini sebagai upaya untuk merangkul lawan politik dan meredam polarisasi pasca pemilu. Namun, keputusan ini juga berisiko memicu persepsi bahwa komitmen pemberantasan korupsi dikorbankan demi kepentingan politik. Keberhasilan pesan politik ini sangat bergantung pada penerimaan publik; jika dianggap sebagai manuver politik, kepercayaan terhadap pemerintah bisa tergerus.

Bagaimana status Keputusan Presiden (Keppres) ini di Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini?

keyboard_arrow_down

Hingga 1 Agustus 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menerima Keputusan Presiden (Keppres) tersebut. Keppres ini sangat diperlukan sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membebaskan Tom Lembong dan menentukan kelanjutan proses banding yang mungkin masih berjalan.

Mengapa ada desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 terkait abolisi dan amnesti?

keyboard_arrow_down

Desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 muncul dari pakar hukum seperti Albert Aries dan Muhammad Fatahillah Akbar. Mereka berpendapat bahwa UU tersebut tidak lagi relevan dengan konteks hukum saat ini, terutama dalam kasus-kasus korupsi. Revisi UU ini dianggap penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan mencegah impunitas, serta untuk memastikan bahwa pemberian abolisi dan amnesti tidak menimbulkan kesan politis atau mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

[{"title":"Pakar Hukum Sorot Alasan Pemberian Abolisi-Amnesti untuk Perkara Korupsi","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17521311/pakar-hukum-sorot-alasan-pemberian-abolisi-amnesti-untuk-perkara-korupsi","summary":"Pakar hukum menyoroti pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto dan DPR, terutama karena keduanya terseret kasus korupsi. Albert Aries dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa pemberian abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, namun UU 11/1954 dianggap tidak relevan sehingga menimbulkan kesan politis. Muhammad Fatahillah Akbar dari UGM juga mendesak revisi UU 11/1954 agar tidak disalahgunakan tanpa landasan yang jelas dan transparan, khususnya dalam kasus korupsi, untuk menghindari impunitas dan memastikan pemberian amnesti dan abolisi tidak bernuansa politis.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/KkJBd8htHCWyq_CgFmQMaxmVmMg=/108x0:1728x1080/1200x800/data/photo/2025/08/01/688bfd99c7942.png","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17521311/pakar-hukum-sorot-alasan-pemberian-abolisi-amnesti-untuk-perkara-korupsi"},{"title":"Kuasa Hukum Tom Lembong: Keppres Abolisi Dipegang Dasco","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801163600-12-1257718/kuasa-hukum-tom-lembong-keppres-abolisi-dipegang-dasco","summary":"Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian abolisi kepada kliennya sudah berada di tangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Ari, Keppres tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto per tanggal 1 Agustus 2025. Ari menjelaskan bahwa dirinya telah menerima telepon dari Dasco yang menyatakan Keppres sudah dipegang dan sedang dikoordinasikan untuk proses administrasi dan pelepasan di Lapas Cipinang. Dasco sendiri yang akan membawa Keppres tersebut dan memastikan proses selesai hari ini. Ari berharap proses administrasi berjalan lancar agar Tom Lembong dapat segera dibebaskan pada hari yang sama.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/08/01/kuasa-hukum-tom-lembong-ari-yusuf-amir-menjelaskan-keppres-untuk-kliennya-yang-terbit-di-lapas-cipinang-jakarta-timur-1754041687063_169.png?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801163600-12-1257718/kuasa-hukum-tom-lembong-keppres-abolisi-dipegang-dasco"},{"title":"Politikus NasDem Nilai Hasto dan Tom Diampuni karena Prabowo Ingin Persatuan","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17514261/politikus-nasdem-nilai-hasto-dan-tom-diampuni-karena-prabowo-ingin-persatuan","summary":"Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dilandasi niatan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti adalah hak konstitusional Presiden yang harus melalui pertimbangan DPR sebagai wujud checks and balances.\n\nRudianto mencontohkan pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno pada 1961 untuk eks pemberontak PRRI/Permesta dan oleh Presiden SBY pasca Perjanjian Helsinki 2005. DPR telah menyetujui abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, di mana persetujuan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain Hasto, amnesti juga diberikan kepada lebih dari 1.000 terpidana lainnya. Rudianto menekankan bahwa keputusan ini mencerminkan upaya Prabowo untuk menjaga persatuan dan mengoptimalkan potensi bangsa demi pembangunan nasional.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/LbQTJpnMmi7Hqf5IrdrRqC9dMh0=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/02/07/67a5d4b47d6a0.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17514261/politikus-nasdem-nilai-hasto-dan-tom-diampuni-karena-prabowo-ingin-persatuan"},{"title":"Yusril Tegaskan Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Dilakukan Sesuai UUD 1945","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17401581/yusril-tegaskan-abolisi-dan-amnesti-untuk-tom-lembong-dan-hasto-dilakukan","summary":"Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 1954. Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, yang juga berlaku untuk lebih dari seribu narapidana lainnya.\n\nMenurut UU Nomor 11 Tahun 1954, amnesti menghapus segala akibat hukum dari tindak pidana, sementara abolisi menghapus penuntutan. Dengan amnesti, proses hukum Hasto Kristiyanto otomatis dihapus, sehingga tidak perlu banding. Abolisi menghapus segala penuntutan terhadap Tom Lembong, sehingga dianggap tidak ada penuntutan.\n\nDPR RI telah menyetujui permintaan pertimbangan dari Presiden Prabowo terkait pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula. DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/0bcntyIOdLA60q-SQr7dBLLmsMo=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/11/6870c845ba4ac.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17401581/yusril-tegaskan-abolisi-dan-amnesti-untuk-tom-lembong-dan-hasto-dilakukan"},{"title":"Hasto dan Tom Lembong Dapat Pengampunan, Gibran: Momen Merajut Tali Persaudaraan","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17363041/hasto-dan-tom-lembong-dapat-pengampunan-gibran-momen-merajut-tali","summary":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming menilai amnesti terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan eks Mendag Tom Lembong sebagai momen merajut tali persaudaraan, apalagi menjelang HUT Ke-80 RI. Gibran yakin keputusan Presiden Prabowo sudah diperhitungkan matang. DPR telah menyetujui pemberian abolisi kepada Tom Lembong, yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gula, serta amnesti untuk Hasto Kristiyanto, yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan dirinya yang mengusulkan pemberian abolisi dan amnesti kepada Presiden Prabowo.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/PM2VXO0_dj-aWJPNGx4LBS4zfvg=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/08/01/688c983902dec.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17363041/hasto-dan-tom-lembong-dapat-pengampunan-gibran-momen-merajut-tali"},{"title":"Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom, Prabowo Dinilai Ingin Merangkul Semua Meski Ada Risiko | Republika Online","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0b8is487/soal-amnesti-hasto-dan-abolisi-tom-prabowo-dinilai-ingin-merangkul-semua-meski-ada-risiko","summary":"Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai upaya merangkul lawan politik demi membangun Indonesia. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai langkah ini sebagai upaya meredam polarisasi politik pasca pemilu dan membuka dialog dengan oposisi, terutama PDIP.\n\nNamun, keputusan ini juga berisiko memicu persepsi bahwa Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan politik. Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas untuk menghindari persepsi negatif, karena keberhasilan pesan politik ini bergantung pada penerimaan publik. Jika masyarakat melihatnya sebagai upaya tulus untuk persatuan, Prabowo akan mendapat legitimasi lebih kuat, tetapi jika dianggap sebagai manuver politik, kepercayaan terhadap pemerintahannya bisa tergerus.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/091053600-1754018754-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0b8is487/soal-amnesti-hasto-dan-abolisi-tom-prabowo-dinilai-ingin-merangkul-semua-meski-ada-risiko"},{"title":"Kejagung Masih Tunggu Keppres Abolisi untuk Tom Lembong | Republika Online","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0b74r393/kejagung-masih-tunggu-keppres-abolisi-untuk-tom-lembong","summary":"Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Jumat, 1 Agustus 2025, belum menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian abolisi untuk Tom Lembong. Menurut Direktur Penuntutan Jampidsus Sutikno, Keppres ini diperlukan sebagai acuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membebaskan Tom Lembong. Isi Keppres akan menentukan apakah JPU melanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.\n\nSaat ini, Tom Lembong masih berada di Penjara Cipinang setelah divonis 4 tahun 6 bulan penjara terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan 2015-2016. Meskipun divonis bersalah, majelis hakim menyatakan perbuatan Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri tetapi merugikan keuangan negara. DPR telah menyetujui pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa abolisi akan menghentikan seluruh proses hukum yang sedang berjalan.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/023003900-1754018771-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0b74r393/kejagung-masih-tunggu-keppres-abolisi-untuk-tom-lembong"},{"title":"Prabowo Berikan Amnesti untuk Hasto, Kuasa Hukum: Kasus Memang Sangat Politis | Republika Online","indexedAt":"2025-08-01T11:01:46.723Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0b69r487/prabowo-berikan-amnesti-untuk-hasto-kuasa-hukum-kasus-memang-sangat-politis","summary":"Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis, 31 Juli 2025. Amnesti ini akan mencabut kasus korupsi yang tengah dihadapi Hasto.\n\nKoordinator Tim Penasihat Hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyampaikan apresiasi atas pemberian amnesti ini, yang menurutnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia juga menilai bahwa kasus yang menjerat Hasto sejak awal bermotif politik dan Hasto menjadi korban kriminalisasi politik hukum.\n\nHasto sebelumnya divonis bersalah karena terbukti menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, dengan vonis 3 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tipikor pada 25 Juli 2025. Namun, ia dinyatakan tidak bersalah atas tuntutan perintangan penyidikan yang diajukan KPK.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/066879900-1753441480-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0b69r487/prabowo-berikan-amnesti-untuk-hasto-kuasa-hukum-kasus-memang-sangat-politis"}]