Gubernur DKI Jakarta menerima pengunduran diri Dirut PT Food Station, Karyawan Gunarso, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras. Pemprov DKI menghormati proses hukum dan memastikan layanan distribusi pangan tetap berjalan normal. Satgas Pangan Polri menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka kasus beras oplosan karena diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai SNI.
🚨 Fakta Utama
- Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka.
- Penetapan tersangka terkait dugaan kasus pelanggaran standar mutu beras premium atau beras oplosan.
- Surat pengunduran diri Karyawan Gunarso telah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
🏛️ Tanggapan Pemerintah DKI
- Pemprov DKI Jakarta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan tidak ada intervensi.
- Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas yang kuat di seluruh BUMD DKI.
- Meskipun ada kasus, Pemprov DKI memastikan bahwa layanan distribusi pangan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
- Pemprov juga meminta peningkatan pengawasan internal dan membuka kanal pengaduan untuk publik.
⚖️ Detail Kasus Hukum
- Satgas Pangan Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan ini.
- Para tersangka termasuk Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.
- Mereka diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar SNI 6128:2020.
Apa yang terjadi di PT Food Station Tjipinang Jaya?
Terjadi pengunduran diri Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium atau "beras oplosan". Kasus ini juga melibatkan penetapan dua pejabat lain sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri.
Siapa yang mengundurkan diri dari jabatannya di PT Food Station Tjipinang Jaya?
Yang mengundurkan diri adalah Karyawan Gunarso, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Surat pengunduran dirinya telah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Mengapa Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya mengundurkan diri?
Karyawan Gunarso mengundurkan diri setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium. Pengunduran diri ini merupakan respons terhadap status hukumnya.
Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini?
Satgas Pangan Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium. Mereka adalah:
- Karyawan Gunarso, Direktur Utama
- Ronny Lisapaly, Direktur Operasional
- Seorang Kepala Seksi Quality Control berinisial RP
Apa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para tersangka?
Para tersangka diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020. Pelanggaran ini terkait dengan dugaan "beras oplosan" atau beras yang tidak memenuhi standar mutu premium yang seharusnya.
Bagaimana respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kasus ini?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan tidak akan ada intervensi. Pemprov DKI juga menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Meskipun ada penetapan tersangka, Pemprov DKI memastikan bahwa layanan distribusi pangan akan tetap berjalan normal.
Apakah kasus ini akan memengaruhi layanan distribusi pangan di DKI Jakarta?
Tidak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa layanan distribusi pangan akan tetap berjalan normal meskipun ada penetapan tersangka dan pengunduran diri Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Pemprov berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
Langkah-langkah apa yang diambil Pemprov DKI untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan BUMD?
Pemprov DKI Jakarta mengambil beberapa langkah untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan BUMD, termasuk:
- Menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di PT Food Station Tjipinang Jaya.
- Membuka kanal pengaduan publik untuk masyarakat agar dapat melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran atau masalah terkait distribusi pangan.
- Menegaskan komitmen untuk tidak melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan, menunjukkan dukungan terhadap penegakan hukum.
Bagaimana masyarakat dapat melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka kanal pengaduan publik. Masyarakat dapat menggunakan kanal ini untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran atau masalah terkait distribusi pangan, termasuk dugaan pelanggaran standar mutu beras atau praktik "beras oplosan".
Masih Seputar ekonomi
OJK Terbitkan Pedoman AI Perbankan, Dorong Tata Kelola Bertanggung Jawab
sekitar 1 jam yang lalu

Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang Picu Pembatalan Puluhan Perjalanan Kereta
sekitar 1 jam yang lalu

PPATK Cabut Blokir 28 Juta Rekening Dormant Pasca Sorotan Publik dan Presiden
sekitar 2 jam yang lalu

Inflasi Indonesia Dipicu Kenaikan Harga Beras dan Biaya Pendidikan
sekitar 2 jam yang lalu

Pemerintah Alokasikan Triliunan Rupiah Untuk Kesehatan, Selesaikan Honorer, Dan Perkuat UMKM
sekitar 3 jam yang lalu

Kenaikan Harga Beras dan Biaya Pendidikan Tekan Daya Beli Masyarakat
sekitar 3 jam yang lalu

AS Tetapkan Tarif Impor 19% untuk Indonesia, Jakarta Upayakan Keringanan Produk Unggulan
sekitar 15 jam yang lalu

Inflasi Juli 2025 Sentuh 2,37%, Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragukan Pemulihan Daya Beli
sekitar 16 jam yang lalu

AS Terapkan Tarif Baru, Indonesia Pertahankan Surplus Dagang dan Raih Peluang Tembaga
sekitar 16 jam yang lalu

Kadin Ajak Pengusaha Manfaatkan Tarif Impor 0 Persen AS untuk Nilai Tambah
sekitar 17 jam yang lalu

Danantara Larang Komisaris BUMN Terima Tantiem dan Insentif
sekitar 17 jam yang lalu

Berita Terbaru

Achraf Hakimi Terancam 15 Tahun Penjara, Jaksa Minta Diadili Kasus Kekerasan Seksual

Presiden Prabowo Beri Amnesti 1.178 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto Jelang HUT RI

Aamir Khan Tawarkan Solusi Penurunan Penonton Bollywood Lewat YouTube Berbayar Murah

Raksasa Teknologi Gelontorkan $344 Miliar untuk Infrastruktur AI
Pengguna Dapat Bisukan Meta AI di Aplikasi Meta, Tidak Bisa Dihapus Sepenuhnya
Trending

Negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya, Desak Pelucutan Senjata dan Solusi Dua Negara

Gempa M 8,7 Guncang Rusia, Picu Peringatan dan Evakuasi Tsunami Lintas Pasifik

Gempa M 8,8 Rusia Picu Tsunami Lintas Negara, Penjara Chile Dievakuasi

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo Picu Kritik Keras Akademisi

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dalam Kasus Korupsi Tuai Sorotan Hukum
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.