Singapura Siap Akui Palestina, AS Kritik Langkah Eropa

Singapura ingin memainkan peran aktif dalam upaya pasca-konflik di Jalur Gaza. Peran yang dipertimbangkan meliputi:

• Pembangunan Kembali Gaza: Singapura menyatakan keinginan untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat konflik.
• Bantuan Medis: Singapura mempertimbangkan pengiriman tim medis ke Gaza setelah gencatan senjata permanen tercapai, untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan dan kesehatan.
• Seruan Kemanusiaan dan Perdamaian: Singapura juga secara aktif menyerukan Israel untuk mengakhiri pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dan mendorong dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Singapura terhadap penyelesaian konflik secara komprehensif, tidak hanya pada aspek politik tetapi juga kemanusiaan dan rekonstruksi.

Beberapa negara telah mengakui atau berencana mengakui Negara Palestina, menunjukkan tren dukungan internasional yang berkembang:

• Telah Mengakui (Tahun Lalu): Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.
• Berencana Mengakui:
  • Prancis: Akan mengakui pada bulan September.
  • Inggris: Mengaitkan pengakuan dengan penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.
  • Kanada: Akan menyusul pengakuan.

Pengakuan ini mencerminkan peningkatan tekanan global terhadap Israel untuk mencari solusi damai dan mengakui hak-hak Palestina.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, memiliki pandangan yang kritis terhadap negara-negara Eropa yang mulai mengakui Palestina. Ia secara terbuka mengkritik langkah-langkah pengakuan tersebut. Sebaliknya, Huckabee memuji negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Qatar karena sikap mereka yang mengecam Hamas, menuntut Hamas melepaskan kendali atas Gaza, dan mendukung gencatan senjata. Pandangan ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat dalam isu pengakuan Palestina, di mana AS cenderung lebih berhati-hati atau menentang pengakuan unilateral tanpa kesepakatan damai yang komprehensif.

Sikap Arab Saudi terkait normalisasi hubungan dengan Israel menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan upaya sebelumnya seperti Abraham Accord yang didorong oleh pemerintahan Trump.

• Abraham Accord: Upaya ini berfokus pada normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab tanpa secara eksplisit mensyaratkan penyelesaian konflik Palestina-Israel atau pembentukan negara Palestina. Pemerintahan Trump bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap pengakuan Eropa terhadap Palestina.
• Sikap Arab Saudi Saat Ini: Arab Saudi secara tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya dua syarat utama:
  1. Penyelesaian perang di Gaza.
  2. Langkah-langkah konkret menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Arab Saudi kini menempatkan isu Palestina sebagai prasyarat fundamental untuk setiap langkah normalisasi, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang mungkin memisahkan isu tersebut. Ini mencerminkan perubahan prioritas dan tekanan regional yang lebih besar untuk penyelesaian konflik Palestina.

"Solusi dua negara" adalah kerangka kerja yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Konsep ini mengusulkan pembentukan dua negara merdeka yang hidup berdampingan secara damai: Negara Israel dan Negara Palestina.

• Negara Israel: Akan tetap ada sebagai negara Yahudi.
• Negara Palestina: Akan didirikan di wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967, yaitu Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Solusi ini didukung oleh banyak negara dan organisasi internasional, termasuk PBB, sebagai cara paling realistis untuk mencapai perdamaian abadi dan keamanan bagi kedua belah pihak, serta memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Singapura mendukung solusi ini karena dianggap sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif.

Arab Saudi telah menetapkan dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mereka bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel:

1. Penyelesaian Perang di Gaza: Konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza harus diselesaikan secara komprehensif. Ini mencakup penghentian permusuhan dan penanganan krisis kemanusiaan.
2. Langkah-langkah Menuju Pembentukan Negara Palestina: Harus ada kemajuan nyata dan langkah-langkah konkret menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Ini menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan hanya demi kepentingan ekonomi atau politik tanpa adanya kemajuan signifikan dalam isu inti Palestina.

Sikap ini menegaskan bahwa bagi Arab Saudi, isu Palestina adalah inti dari stabilitas regional dan prasyarat mutlak untuk setiap kesepakatan normalisasi dengan Israel.