Partai Buruh Tolak Pilkada Tidak Langsung, Sebut Kembalikan Semangat Orde Baru

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

31 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🚨 Penolakan Pilkada Tidak Langsung

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak keras usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD atau penunjukan oleh pemerintah pusat.
Usulan tersebut, yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dianggap mengembalikan semangat Orde Baru.
Partai Buruh menilai usulan pilkada tidak langsung sebagai tindakan merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Said Iqbal menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau presiden akan mencederai semangat reformasi yang harus terus ditegakkan.

✊ Sikap dan Perlawanan Partai Buruh

Partai Buruh menegaskan akan melawan usulan pilkada tidak langsung ini dengan segala cara.
Mereka bahkan siap melakukan aksi besar-besaran jika diperlukan untuk menolak kebijakan tersebut.
Penolakan ini didasari pada keyakinan bahwa pilkada langsung adalah manifestasi demokrasi dan hak konstitusional rakyat.

💡 Solusi Alternatif dan Konteks

Said Iqbal mengusulkan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya biaya politik.
Pemisahan pemilu ini dianggap dapat mengurangi beban biaya tanpa harus mengorbankan hak pilih rakyat.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa opsi pilkada oleh DPRD masih terbuka di masa depan, memicu penolakan ini.

Apa yang menjadi penolakan utama Partai Buruh terkait pemilihan kepala daerah?

keyboard_arrow_down

Penolakan utama Partai Buruh adalah terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung. Usulan ini mencakup dua mekanisme: pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau penunjukan langsung oleh pemerintah pusat.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kedua mekanisme tersebut dianggap sebagai langkah mundur dari prinsip demokrasi yang telah ditegakkan pasca-reformasi.

Siapa Said Iqbal dan apa jabatannya?

keyboard_arrow_down

Said Iqbal adalah Presiden Partai Buruh. Dalam konteks isu pilkada tidak langsung ini, ia menjadi juru bicara utama yang menyuarakan penolakan partainya terhadap usulan tersebut.

Siapa yang mengusulkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung?

keyboard_arrow_down

Usulan mengenai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, khususnya melalui DPRD, disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Usulan ini kemudian ditolak keras oleh Partai Buruh.

Mengapa Partai Buruh menolak usulan pilkada tidak langsung?

keyboard_arrow_down

Partai Buruh menolak usulan pilkada tidak langsung karena beberapa alasan mendasar:

Mengembalikan Semangat Orde Baru: Menurut Said Iqbal, mekanisme pilkada tidak langsung mengingatkan pada praktik politik di era Orde Baru yang cenderung sentralistik dan kurang melibatkan partisipasi langsung rakyat.
Merampas Hak Rakyat: Partai Buruh berpendapat bahwa pemilihan langsung adalah hak konstitusional rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika hak ini dicabut, berarti terjadi perampasan kedaulatan rakyat.
Mencederai Semangat Reformasi: Salah satu pilar reformasi adalah penegakan demokrasi dan partisipasi publik yang lebih luas. Pilkada tidak langsung dianggap bertentangan dengan semangat ini.

Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa demokrasi harus terus ditegakkan dan diperkuat, bukan dilemahkan.

Apa tindakan yang akan diambil Partai Buruh jika usulan pilkada tidak langsung tetap dilanjutkan?

keyboard_arrow_down

Partai Buruh menegaskan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk melawan usulan pilkada tidak langsung. Said Iqbal menyatakan bahwa partainya akan melawan usulan ini, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi besar-besaran jika diperlukan. Ini menunjukkan keseriusan Partai Buruh dalam mempertahankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Apa yang dimaksud dengan "semangat reformasi" dalam konteks penolakan ini?

keyboard_arrow_down

Dalam konteks penolakan Partai Buruh terhadap pilkada tidak langsung, "semangat reformasi" merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diperjuangkan dan ditegakkan pasca-jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Semangat ini mencakup:

Partisipasi Langsung Rakyat: Memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, tanpa perantara.
Transparansi dan Akuntabilitas: Proses politik yang lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.
Penegakan Hak Asasi Manusia: Termasuk hak politik warga negara.

Pilkada langsung dianggap sebagai salah satu wujud nyata dari semangat reformasi ini, sehingga usulan pilkada tidak langsung dianggap mencederai nilai-nilai tersebut.

Bagaimana Said Iqbal mengusulkan solusi untuk mengatasi mahalnya biaya politik dalam pilkada?

keyboard_arrow_down

Said Iqbal mengakui adanya masalah biaya politik yang tinggi dalam pilkada. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan solusi yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Solusi tersebut adalah memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional (pemilihan presiden dan legislatif) dengan pemilu daerah (pilkada).

Dengan pemisahan ini, diharapkan beban biaya politik dapat terurai dan tidak menumpuk dalam satu waktu, sehingga mengurangi tekanan finansial bagi para kontestan dan penyelenggara pemilu.

Apakah opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih menjadi pertimbangan pihak lain?

keyboard_arrow_down

Ya, meskipun ditolak oleh Partai Buruh, opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih menjadi pertimbangan di kalangan pihak lain. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, sebelumnya menyatakan bahwa opsi tersebut masih terbuka di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa wacana mengenai mekanisme pilkada masih dinamis dan belum final di tingkat legislatif.