MK: Bawaslu Kini Bisa Putuskan Pelanggaran Administrasi Pilkada

MK memutuskan perubahan ini karena menemukan adanya ketidaksinkronan kewenangan Bawaslu antara penanganan pelanggaran administrasi pada Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

• Pada Pemilu, Bawaslu sudah memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi.
• Namun, pada Pilkada, kewenangannya hanya sebatas rekomendasi.

MK menilai bahwa perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi integritas Pilkada. Oleh karena itu, putusan ini bertujuan untuk menyelaraskan kewenangan Bawaslu agar memiliki kekuatan yang sama dalam memutus pelanggaran administrasi baik di Pemilu maupun Pilkada, demi mewujudkan Pilkada yang lebih berintegritas.

Putusan MK ini secara spesifik mengubah Pasal 139 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Perubahan ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak lagi hanya merekomendasikan, melainkan memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi Pilkada, yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Implikasi utama putusan MK ini terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bahwa KPU kini diwajibkan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi Pilkada.

• Sebelumnya, KPU memiliki diskresi lebih besar dalam menanggapi rekomendasi Bawaslu.
• Dengan putusan ini, putusan Bawaslu menjadi mengikat dan KPU harus melaksanakannya.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pelanggaran dan memastikan bahwa setiap pelanggaran administrasi ditindak secara konsisten, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan dan integritas proses Pilkada.

Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan kewenangan Bawaslu ini diajukan oleh mahasiswa dan paralegal. Putusan MK ini dikabulkan sebagian atas permohonan mereka, menunjukkan peran aktif masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan sistem hukum kepemiluan di Indonesia.

Tujuan jangka panjang dari putusan MK ini adalah untuk mewujudkan Pilkada yang lebih berintegritas dan memiliki dasar hukum yang pasti dalam penanganan pelanggaran administrasi.

• Dengan kewenangan Bawaslu yang lebih kuat, diharapkan proses pengawasan menjadi lebih efektif.
• Penindakan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan tegas.

Hal ini akan meminimalisir potensi kecurangan atau penyimpangan administrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Putusan ini juga bertujuan untuk menciptakan keselarasan hukum antara penanganan pelanggaran di Pemilu dan Pilkada.

Setelah putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan perlunya DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang terkait pemilu. Harapan MK adalah agar revisi tersebut dapat menciptakan harmonisasi pengaturan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi, sehingga tidak ada lagi ketidaksinkronan antara Pemilu dan Pilkada. Ini penting untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dan konsisten demi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berintegritas di masa depan.