MK: Bawaslu Kini Bisa Putuskan Pelanggaran Administrasi Pilkada
MK memutuskan bahwa Bawaslu kini berwenang memutus pelanggaran administrasi Pilkada, bukan hanya memberi rekomendasi. Putusan ini mengubah UU Pilkada, mewajibkan KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu. MK menyoroti ketidaksinkronan kewenangan Bawaslu antara penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada. MK menekankan perlunya kepastian hukum untuk Pilkada berintegritas dan meminta revisi UU Pemilu. Putusan ini dikabulkan sebagian atas permohonan mahasiswa dan paralegal.
Masih Seputar nasional
Kemenag Siapkan 'Kurikulum Cinta' Pasca Perusakan Rumah Doa di Padang
KPK Sita Rp39,5 Miliar dalam Kasus Korupsi PT PP, Kerugian Negara Diperkirakan Rp80 Miliar
MK: Pimpinan Organisasi Advokat Wajib Nonaktif Jika Jadi Pejabat Negara
KPK Sita Rp 39,5 Miliar dalam Kasus Pengadaan Fiktif PT PP
MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan
SBY Soroti 24 Juta Orang Miskin di RI: Krisis Keadilan Global
MK Putuskan Pimpinan Organisasi Advokat Tak Boleh Rangkap Jabatan Pejabat Negara
BNN Ungkap Jaringan Kartel Narkoba Amerika Latin, WNA Brasil Ditangkap di Bali
WALHI: Ribuan Titik Panas Karhutla Kalbar Terdeteksi di Konsesi Sawit
Gempa Kamchatka M 8,7: Indonesia Berpotensi Tsunami, Warga Diminta Jauhi Pantai
