Imigrasi Cabut Paspor M Riza Chalid Terkait Kasus Korupsi Minyak

Paspor M Riza Chalid dicabut karena ia merupakan tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Pencabutan ini dilakukan menyusul adanya permintaan pencekalan dari Kejaksaan Agung, yang mengindikasikan perlunya pembatasan pergerakan individu tersebut untuk kepentingan proses hukum.

Pihak yang secara resmi meminta pencabutan paspor M Riza Chalid adalah Kejaksaan Agung. Permintaan ini menjadi dasar bagi Kementerian Imigrasi untuk memproses pencabutan dokumen perjalanan tersebut.

Pencabutan paspor M Riza Chalid telah dikonfirmasi secara langsung oleh Menteri Imigrasi, Agus Andrianto. Konfirmasi ini menegaskan keabsahan dan status resmi dari tindakan pencabutan paspor tersebut.

Berdasarkan catatan Imigrasi, paspor M Riza Chalid terakhir kali digunakan pada tanggal 6 Februari 2025. Pada tanggal tersebut, ia tercatat melintas dari Bandara Soekarno-Hatta.

Saat terakhir kali paspornya digunakan pada 6 Februari 2025, M Riza Chalid tercatat melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Malaysia.

Hingga saat ini, Imigrasi belum mendeteksi kepulangan M Riza Chalid ke Indonesia. Catatan terakhir menunjukkan keberangkatannya ke Malaysia dan belum ada informasi mengenai kembalinya ia ke wilayah Indonesia.

Pencabutan paspor memiliki implikasi serius bagi seseorang, terutama jika mereka berada di luar negeri. Beberapa implikasi utamanya meliputi:

• Status Ilegal: Paspor yang dicabut berarti dokumen perjalanan seseorang tidak lagi sah, yang dapat membuat statusnya menjadi ilegal di negara tempat ia berada.
• Kesulitan Perjalanan: Individu tersebut akan sangat sulit untuk melakukan perjalanan internasional lebih lanjut atau bahkan kembali ke negara asalnya secara legal, karena paspor adalah identitas dan izin perjalanan utama.
• Potensi Deportasi: Negara tempat ia berada dapat mendeportasinya kembali ke negara asal jika statusnya dianggap ilegal atau jika ada permintaan ekstradisi.
• Pembatasan Gerak: Ini adalah langkah hukum yang efektif untuk membatasi pergerakan seseorang yang sedang dalam proses hukum atau menjadi buronan.

Meskipun teks tidak merinci implikasi spesifik bagi M Riza Chalid, secara umum pencabutan paspor bertujuan untuk membatasi pergerakan dan memfasilitasi proses hukum terhadap individu yang bersangkutan.