Pemerintah Targetkan IKN Rampung 3 Tahun, Syarat Keppres Prabowo

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

27 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Komitmen Pemerintah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan penyelesaian sarana dan prasarana IKN dalam tiga tahun ke depan untuk menampung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Penyelesaian infrastruktur IKN menjadi syarat utama sebelum Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota.

Apa komitmen utama pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)?

keyboard_arrow_down

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa proyek akan dilanjutkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan keberlanjutan dan prioritas proyek IKN dalam agenda nasional.

Siapa yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN?

keyboard_arrow_down

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan proyek ini sesuai dengan visi dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Berapa lama target waktu penyelesaian sarana dan prasarana IKN?

keyboard_arrow_down

Pemerintah menargetkan penyelesaian sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam tiga tahun ke depan. Target waktu ini menunjukkan percepatan dalam pembangunan infrastruktur dasar yang krusial untuk operasional IKN.

Untuk fungsi apa saja sarana dan prasarana IKN dibangun?

keyboard_arrow_down

Sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun untuk menampung fungsi-fungsi utama pemerintahan. Ini mencakup:

Fungsi eksekutif: Untuk kantor-kantor kementerian dan lembaga pemerintah.
Fungsi legislatif: Untuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Fungsi yudikatif: Untuk lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan seluruh roda pemerintahan dapat beroperasi secara efektif di IKN.

Apa syarat utama agar Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota dapat ditandatangani?

keyboard_arrow_down

Syarat utama agar Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota dapat ditandatangani adalah penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani Keppres tersebut setelah sarana dan prasarana dasar di IKN siap dan memadai untuk menampung fungsi-fungsi pemerintahan.

Siapa yang akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota?

keyboard_arrow_down

Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan ini akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai dibangun dan siap digunakan.

Mengapa penyelesaian infrastruktur menjadi krusial sebelum pemindahan ibu kota?

keyboard_arrow_down

Penyelesaian infrastruktur menjadi krusial karena merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan kelancaran dan efektivitas operasional pemerintahan di lokasi baru. Tanpa infrastruktur yang memadai, seperti gedung-gedung pemerintahan, fasilitas pendukung, dan aksesibilitas, fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat berjalan optimal. Ini juga menjamin bahwa transisi pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara terencana dan minim hambatan, serta mendukung keberlangsungan roda pemerintahan.

Apakah ada kemungkinan moratorium atau penghentian pembangunan IKN?

keyboard_arrow_down

Berdasarkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada rencana moratorium atau penghentian proyek. Sebaliknya, fokus pemerintah adalah pada percepatan penyelesaian sarana dan prasarana dalam tiga tahun ke depan untuk menampung fungsi-fungsi pemerintahan.