PDI-P: Hukum Belum Adil, Vonis Hasto Upaya Sasar Megawati

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

27 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

⚖️ Ketidakadilan Hukum

Ribka Tjiptaning dari DPP PDI-P menyatakan bahwa hukum di Indonesia belum adil bagi semua rakyat.
Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan 29 tahun Kudatuli, menyoroti vonis terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
PDI-P merasa tidak bisa bersuka cita karena Hasto menghadapi tekanan hukum yang dianggap tidak adil.

🧑‍⚖️ Kasus Hasto Kristiyanto

Ribka mempertanyakan dasar putusan hakim yang menghukum Hasto atas tuduhan menghalangi penyidikan dan suap.
Vonis tersebut terkait dengan kasus Harun Masiku, namun Hasto diklaim tidak terbukti merintangi pemeriksaan atau terlibat suap.
PDI-P menilai vonis Hasto adalah upaya menyasar Megawati Soekarnoputri.

✊ Sikap PDI-P

Peringatan Kudatuli tahun ini terasa berbeda bagi PDI-P karena ketidakhadiran Hasto.
PDI-P menegaskan bahwa mereka masih menjadi korban ketidakadilan hukum.
Ribka Tjiptaning secara eksplisit menyatakan bahwa PDI-P merasa "hukum masih menzalimi kami".

Apa itu peristiwa Kudatuli?

keyboard_arrow_down

Peristiwa Kudatuli adalah singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, sebuah insiden penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Bagi PDI-P, peristiwa ini merupakan momen penting yang diperingati setiap tahun sebagai simbol perjuangan dan ketidakadilan. Pada tahun ini, PDI-P memperingati 29 tahun peristiwa tersebut.

Siapa Ribka Tjiptaning dan apa perannya dalam pernyataan ini?

keyboard_arrow_down

Ribka Tjiptaning adalah salah satu anggota dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Dalam konteks pernyataan ini, ia berperan sebagai juru bicara partai yang menyampaikan pandangan PDI-P mengenai kondisi hukum di Indonesia, khususnya terkait vonis yang dijatuhkan kepada Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Apa pandangan PDI-P mengenai kondisi hukum di Indonesia?

keyboard_arrow_down

PDI-P, melalui pernyataan Ribka Tjiptaning, berpandangan bahwa hukum di Indonesia belum adil bagi semua rakyat. Mereka merasa bahwa PDI-P masih menjadi korban ketidakadilan hukum dan bahwa hukum masih menzalimi mereka. Pandangan ini diperkuat dengan adanya vonis terhadap Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang dianggap sebagai bentuk tekanan hukum yang tidak adil.

Siapa Hasto Kristiyanto dan kasus hukum apa yang dihadapinya?

keyboard_arrow_down

Hasto Kristiyanto adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Ia menghadapi tekanan hukum dan telah divonis dalam kasus yang berkaitan dengan tuduhan menghalangi penyidikan dan suap terkait kasus Harun Masiku. Vonis ini menjadi sorotan utama PDI-P karena dianggap tidak adil.

Mengapa PDI-P menganggap vonis terhadap Hasto Kristiyanto tidak adil?

keyboard_arrow_down

PDI-P menganggap vonis terhadap Hasto Kristiyanto tidak adil karena beberapa alasan yang disampaikan oleh Ribka Tjiptaning:

Dasar Putusan Hakim Dipertanyakan: Ribka mempertanyakan dasar putusan hakim yang menghukum Hasto.
Tidak Terbukti Merintangi atau Suap: Menurut PDI-P, Hasto tidak terbukti merintangi pemeriksaan atau terlibat dalam kasus suap yang dituduhkan kepadanya.
Tekanan Hukum: PDI-P melihat vonis ini sebagai bentuk tekanan hukum yang tidak adil terhadap Hasto.

Apa tuduhan spesifik yang dikenakan kepada Hasto Kristiyanto?

keyboard_arrow_down

Hasto Kristiyanto divonis atas tuduhan menghalangi penyidikan dan suap. Tuduhan ini terkait dengan kasus Harun Masiku, meskipun PDI-P menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan atau terlibat suap.

Bagaimana PDI-P melihat vonis Hasto Kristiyanto sebagai upaya menyasar pihak lain?

keyboard_arrow_down

PDI-P melihat vonis terhadap Hasto Kristiyanto sebagai upaya yang lebih besar untuk menyasar pihak lain. Ribka Tjiptaning secara spesifik menyatakan bahwa vonis Hasto adalah upaya untuk menyasar Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Ini menunjukkan pandangan PDI-P bahwa kasus Hasto memiliki motif politik yang lebih dalam.

Bagaimana suasana peringatan 29 tahun Kudatuli bagi PDI-P tahun ini?

keyboard_arrow_down

Suasana peringatan 29 tahun Kudatuli bagi PDI-P tahun ini terasa berbeda dan tidak bisa bersuka cita. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidakhadiran Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, yang sedang menghadapi tekanan hukum dan vonis yang dianggap tidak adil. Kondisi ini membuat PDI-P merasa masih menjadi korban ketidakadilan hukum.