KLH Segel 4 Perusahaan, Tutup 1 Pabrik Sawit Terkait Karhutla Riau

Tindakan tegas oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini dilakukan di Provinsi Riau. Secara lebih spesifik, penutupan operasional pabrik kelapa sawit terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan bagian dari Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan titik panas di area konsesi perusahaan serta adanya pencemaran udara yang signifikan di wilayah tersebut.

Titik panas yang menjadi dasar bagi tindakan penyegelan perusahaan-perusahaan tersebut ditemukan selama periode Januari hingga Juli 2025. Periode ini mencakup beberapa bulan menjelang puncak musim kemarau, di mana risiko karhutla cenderung meningkat. Penemuan titik panas dalam rentang waktu tersebut menunjukkan adanya indikasi aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran di area konsesi perusahaan.

Empat perusahaan yang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah:

• PT Adei Crumb Rubber
• PT Multi Gambut Industri
• PT Tunggal Mitra Plantation
• PT Sumatera Riang Lestari

Alasan utama penyegelan keempat perusahaan ini adalah karena ditemukannya sejumlah titik panas (hotspot) di area konsesi mereka selama periode Januari hingga Juli 2025. Keberadaan titik panas ini mengindikasikan adanya aktivitas pembakaran atau kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut.

Pabrik kelapa sawit yang operasionalnya dihentikan adalah PT Jatim Jaya Perkasa. Alasan penghentian operasional pabrik ini berbeda dari perusahaan yang disegel karena karhutla. PT Jatim Jaya Perkasa dihentikan operasionalnya karena emisi cerobongnya terbukti mencemari udara di Kabupaten Rokan Hilir. Ini menunjukkan bahwa KLH tidak hanya fokus pada karhutla, tetapi juga pada isu pencemaran lingkungan lainnya yang berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memiliki komitmen kuat dalam menangani kasus karhutla. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

• Penggunaan instrumen hukum: KLH akan secara konsisten menggunakan jalur hukum untuk memastikan bahwa pemegang izin, terutama perusahaan, bertanggung jawab penuh atas pencegahan karhutla di area konsesi mereka. Ini mencakup penegakan sanksi administratif hingga pidana jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan.
• Penekanan pada tanggung jawab pemegang izin: KLH menegaskan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab utama pemegang izin. Ini berarti perusahaan harus memiliki sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif di wilayah operasional mereka.

Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan lingkungan yang lebih baik di kalangan pelaku usaha.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sangat mengharapkan pelaku usaha untuk memperkuat pengawasan di area konsesi mereka, terutama menjelang dan selama puncak musim kemarau. Harapan ini mencakup:

• Peningkatan patroli dan pemantauan: Untuk mendeteksi dini potensi kebakaran.
• Kesiapan sarana dan prasarana pemadam: Memastikan peralatan pemadam kebakaran siap digunakan dan personel terlatih.
• Edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan.

Tujuan dari harapan ini adalah untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla dan memastikan bahwa perusahaan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, bukan hanya menunggu tindakan dari pemerintah.