Apa Sebenarnya Akar Dualisme Kepemimpinan yang Mengguncang Internal PBNU?

Konflik internal PBNU memanas seputar rencana Rapat Pleno 9-10 Desember 2025 yang berpotensi mengganti Ketua Umum. Pihak Syuriyah mengklaim Gus Yahya telah diberhentikan secara sah dan pleno adalah langkah konstitusional 17, sementara kubu Gus Yahya menyebut keputusan itu cacat hukum dan mengancam tatanan organisasi 6. Di tengah perseteruan legalitas ini, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyerukan penundaan pleno, meski mengakui adanya dugaan pelanggaran oleh Ketua Umum 38.

Peta Konflik: Dua Kubu di Jantung PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghadapi turbulensi internal yang serius, ditandai oleh perseteruan antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah. Titik puncaknya adalah rencana penyelenggaraan Rapat Pleno pada 9-10 Desember 2025, yang oleh satu pihak dianggap sebagai forum konstitusional untuk menyelesaikan masalah, sementara pihak lain melihatnya sebagai manuver ilegal 16.

Krisis ini secara efektif menciptakan dua pusat pandangan yang saling bertentangan mengenai legitimasi kepemimpinan dan arah organisasi Islam terbesar di dunia ini. Perbedaan fundamental ini dapat dipetakan dalam tabel perbandingan berikut.

Adu Kuat Legalitas: Pertarungan Tafsir AD/ART

Perdebatan utama dalam konflik ini berpusat pada tafsir peraturan internal NU. Kubu Syuriyah berpegang teguh pada sejumlah pasal untuk melegitimasi langkah mereka, termasuk undangan Rapat Pleno yang hanya ditandatangani oleh Rais Aam dan Katib.

[!NOTE] Dasar Hukum Versi Kubu Syuriyah

• Perkum NU No. 16/2025, Pasal 4 ayat (1): Memberi wewenang Rais Aam dan Katib menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno 13.
• Perkum NU No. 10/2025, Pasal 8 ayat (1): Mengatur bahwa Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam 13.

Di sisi lain, legalitas surat-menyurat dari kubu Tanfidziyah juga dipertanyakan. Wakil Sekjen PBNU, Gus Imron, menyatakan bahwa surat Penegasan Rapat Pleno yang ditandatangani Gus Yahya dan Amin Said Husni tidak memiliki kekuatan hukum 1.

"Surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani oleh dua orang yang tidak lagi memiliki otoritas untuk menerbitkan surat atas nama lembaga," ujar Gus Imron 1.

Alasannya, Gus Yahya dianggap sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum, sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki Surat Keputusan (SK) 1. Bahkan, muncul tudingan bahwa sistem persuratan digital "Digdaya Persuratan" telah dimanfaatkan secara tidak semestinya, yang kemudian implementasinya ditangguhkan oleh Rais Aam 1.

Sebaliknya, Gus Yahya mengkritik keras dasar dari semua langkah ini, yaitu keputusan Rapat Harian Syuriyah yang memberhentikannya. Ia menilai rapat tersebut sejak awal sudah bermasalah dan mengambil keputusan di luar wewenangnya 6.

Peran Penengah: Suara Para Kiai Sepuh dan Mustasyar

Di tengah ketegangan, para sesepuh dan Mustasyar (dewan penasihat) PBNU menggelar silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 6 Desember 2025 238. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh, baik secara luring maupun daring.

Daftar Hadir Mustasyar:

• Daring: KH Ma'ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, Nyai Shinta Nuriyah Wahid 12.
• Luring: KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Said Aqil Siradj, Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid 12.

Meskipun menghormati saran para sesepuh, Rais Syuriyah PBNU Prof. Mohammad Nuh menegaskan bahwa pengambilan keputusan final harus tetap melalui mekanisme organisasi resmi, yaitu Rapat Pleno yang akan tetap digelar sesuai jadwal 237.

Gelombang Dukungan dan Pernyataan Sikap

Polemik ini tidak hanya bergulir di tingkat elite PBNU, tetapi juga memancing reaksi dari berbagai elemen di bawahnya.

Dukungan Mengejutkan dari Pesantren Krapyak

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Pleno PBNU 5. Dukungan ini menjadi sorotan karena Gus Yahya merupakan salah satu alumni pesantren tersebut. Namun, pihak pesantren menegaskan bahwa sikap mereka didasarkan pada kemaslahatan jam'iyyah (organisasi), bukan hubungan personal 5.

Pernyataan Bersama Badan Otonom

Sejumlah pimpinan Badan Otonomi (Banom) NU juga tidak tinggal diam. Organisasi seperti GP Ansor, Pagar Nusa, PB PMII, hingga JATMAN mengeluarkan pernyataan bersama pada 5 Desember 2025 untuk menyikapi dinamika internal yang terjadi 4.

Proyeksi ke Depan: Islah atau Eskalasi?

Di tengah pusaran konflik, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah (rekonsiliasi) setelah bertemu dengan para kiai sepuh 6. Ia mengklaim telah memberikan klarifikasi lengkap atas semua persoalan yang dituduhkan kepadanya 6.

Kini, PBNU berada di persimpangan jalan. Apakah Rapat Pleno pada 9-10 Desember akan tetap berjalan dan berpotensi memperdalam perpecahan, atau akan ada ruang untuk dialog dan islah yang dimediasi para sesepuh?

[!WARNING] Peringatan Keras Gus Yahya Gus Yahya menitipkan pesan agar semua pihak mempertimbangkan masa depan tatanan organisasi NU. Ia memperingatkan agar jangan sampai struktur yang diwariskan para pendiri diruntuhkan, yang bisa membawa jam'iyah mundur 100 tahun 6.