Prabowo Tuntut Rp 100 Triliun dari Pengoplos Beras, Konsumen Rugi Rp 99 Triliun

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras ini adalah pengusaha pengoplos beras. Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menyebutkan bahwa 212 perusahaan penggilingan padi telah terbukti melanggar dan mengakui perbuatannya dalam praktik ini. Mereka memanfaatkan benih, pupuk bersubsidi, dan fasilitas irigasi pemerintah untuk menghasilkan beras yang kemudian dioplos dan dijual dengan harga tidak sesuai kualitas.

Presiden Prabowo Subianto menuntut para pengusaha pengoplos beras untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 100 triliun per tahun. Tuntutan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak tegas praktik ilegal yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 23 Juli 2025, saat beliau berpidato dalam acara Harlah PKB.

Dampak praktik pengoplosan beras terhadap konsumen sangat merugikan. Konsumen dipaksa membayar harga yang lebih tinggi, setara dengan beras premium (misalnya Rp 15.000 per kg), padahal kualitas beras yang mereka terima adalah beras medium atau di bawah standar premium (misalnya setara Rp 12.000 per kg). Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen yang diperkirakan mencapai Rp 99 triliun per tahun. Selain itu, investigasi juga menemukan ketidaksesuaian antara label kemasan dan kualitas beras di beberapa pasar di sepuluh provinsi, yang berarti konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur mengenai produk yang mereka beli.

Pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah beras oplosan:

• Presiden Prabowo Subianto: Memerintahkan penindakan tegas terhadap pelaku dan menuntut pengembalian kerugian negara.
• Kementerian Pertanian: Melakukan investigasi dan menemukan bahwa 85 persen dari 268 sampel beras tidak sesuai mutu, yang memicu kemarahan Presiden dan perintah penindakan.
• Satgas Pangan Polri: Telah memerintahkan produsen untuk menurunkan harga jual beras oplosan agar sesuai dengan kualitasnya, guna mencegah gangguan stok di pasar. Mereka juga melakukan investigasi terhadap ketidaksesuaian label dan kualitas beras.
• Badan Pangan Nasional (Bapanas): Mencatat potensi kerugian konsumen dan menjelaskan selisih harga yang menyebabkan kerugian signifikan.

Satgas Pangan Polri, melalui Kepala Satgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf, telah memerintahkan produsen beras oplosan untuk menurunkan harga jual beras mereka agar sesuai dengan kualitasnya. Sebagai contoh, beras dengan 15 persen beras pecah seharusnya dijual dengan harga sekitar Rp 12.000-Rp 13.000 per kg, bukan Rp 16.000 per kg. Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan stok di pasar dan memastikan harga yang adil bagi konsumen. Beberapa produsen dilaporkan telah menyatakan kesediaan untuk menurunkan harga jual beras mereka.

Ya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya potensi keringanan hukum bagi para pengusaha pengoplos beras jika mereka bersedia mengembalikan dana kerugian negara sebesar Rp 100 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan adanya jalur negosiasi bagi pelaku untuk mengurangi konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi.

Meskipun ada isu pengoplosan beras, produksi beras nasional diprediksi surplus. Data menunjukkan bahwa produksi beras diperkirakan akan surplus sebesar 4,3 juta ton pada periode Januari hingga Agustus 2025. Namun, praktik pengoplosan ini tetap menjadi masalah serius karena mengganggu stabilitas harga, merugikan konsumen, dan menyalahgunakan fasilitas negara, meskipun secara kuantitas produksi beras mencukupi.