Koalisi Negara dan ICC Perkuat Tekanan, Israel Hadapi Akuntabilitas Global

Tujuan utama Kelompok Den Haag adalah untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran yang terjadi di Gaza.

Pertemuan tingkat menteri Kelompok Den Haag ini berlangsung di Bogota, Kolombia. Informasi mengenai tanggal spesifik pertemuan tersebut tidak disebutkan, namun keputusan diambil setelah Israel mengajukan dua permintaan pada 9 Mei lalu.

Kelompok Den Haag telah menyepakati enam langkah konkret untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, yaitu:

• Pencegahan transfer senjata ke Israel.
• Larangan kapal pengangkut senjata yang menuju atau dari Israel.
• Peninjauan kontrak publik yang terkait dengan perusahaan yang diuntungkan dari pendudukan Israel.
• Penghentian perdagangan senjata dan perlengkapan militer dengan Israel.
• Penghentian segala transaksi antara lembaga pemerintah negara-negara anggota dengan Israel.

Meskipun Kelompok Den Haag dianggap sebagai rencana multilateral yang ambisius, efektivitasnya dipertanyakan. Keraguan ini muncul mengingat adanya dukungan finansial yang besar dari Amerika Serikat kepada Israel, yang dapat memengaruhi implementasi dan dampak dari langkah-langkah yang disepakati.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuat beberapa keputusan penting terkait Israel:

• Menolak permintaan Israel untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
• Menolak permintaan Israel untuk menangguhkan penyelidikan dugaan kejahatan di wilayah Palestina yang diduduki.

Keputusan ini diambil oleh Majelis Pra-Sidang I ICC pada Rabu, 16 Juli.

Pejabat Israel yang menjadi target surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dikeluarkan pada 21 November 2024. Surat perintah ini akan tetap berlaku sampai pengadilan membuat putusan substantif terkait masalah tersebut.

ICC menolak argumen Israel mengenai yurisdiksi karena menyatakan bahwa Palestina adalah Negara Pihak Statuta Roma sejak 5 Februari 2021. Dengan status ini, yurisdiksi pengadilan meluas ke wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta Yerusalem Timur. Oleh karena itu, ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kejahatan di wilayah tersebut.