30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, DPR: Tak Ada Larangan Hukum

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

12 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

📊 Fakta Utama

Sebanyak 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jumlah wakil menteri yang merangkap jabatan ini melebihi separuh dari total wakil menteri yang ada.
Praktik rangkap jabatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.

⚖️ Aspek Hukum

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Penunjukan ini disebut sebagai penugasan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019 yang hanya melarang rangkap jabatan untuk menteri.
Rangkap jabatan diperbolehkan asalkan tidak ada konflik kepentingan dan dapat meningkatkan performa perusahaan.

🎯 Tujuan Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan performa perusahaan BUMN yang bersangkutan.
Praktik ini seringkali berkaitan dengan bidang pekerjaan masing-masing wakil menteri.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergitas antara kementerian dan BUMN terkait.

🧑‍💼 Contoh Wakil Menteri

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo adalah Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menjadi komisaris Pertamina Hulu Energi.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia.
Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza adalah Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Apa itu rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN adalah situasi di mana seorang wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih juga memegang posisi sebagai komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik ini menjadi sorotan karena melibatkan lebih dari separuh total wakil menteri yang ada.

Berapa banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Tercatat sebanyak 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah ini melebihi separuh dari total wakil menteri yang ada.

Apakah rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN ini diperbolehkan secara hukum?

keyboard_arrow_down

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, tidak ada undang-undang yang secara spesifik melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Praktik ini dianggap tidak melanggar ketentuan, asalkan tidak ada konflik kepentingan dan dapat meningkatkan performa perusahaan.

Apa dasar hukum yang mengatur rangkap jabatan ini?

keyboard_arrow_down

Dasar hukum yang sering menjadi rujukan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019. Putusan ini hanya melarang rangkap jabatan untuk menteri, namun tidak secara eksplisit melarang wakil menteri. Penunjukan wakil menteri sebagai komisaris BUMN disebut sebagai penugasan.

Mengapa wakil menteri ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Wakil menteri ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dengan beberapa alasan, antara lain:

Memperkuat sinergitas: Rangkap jabatan ini seringkali berkaitan dengan bidang pekerjaan masing-masing wakil menteri, sehingga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama.
Meningkatkan performa perusahaan: Diharapkan dengan keahlian dan posisi wakil menteri, mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja BUMN.

Apa saja potensi keuntungan dari rangkap jabatan ini?

keyboard_arrow_down

Potensi keuntungan dari rangkap jabatan ini adalah:

Peningkatan sinergitas: Keterkaitan bidang pekerjaan wakil menteri dengan BUMN yang dikomisari dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan negara.
Peningkatan performa BUMN: Dengan adanya wakil menteri di jajaran komisaris, diharapkan pengawasan dan arahan strategis dapat lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan performa perusahaan.

Apa saja kekhawatiran atau potensi masalah dari rangkap jabatan ini?

keyboard_arrow_down

Meskipun dianggap legal, praktik rangkap jabatan ini menimbulkan beberapa kekhawatiran, yaitu:

Efektivitas kinerja: Ada pertanyaan mengenai apakah seorang wakil menteri dapat menjalankan dua peran penting secara optimal tanpa mengurangi fokus pada salah satu tugas.
Potensi konflik kepentingan: Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara tugas sebagai wakil menteri dan peran sebagai komisaris BUMN, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kebijakan pemerintah dan kepentingan perusahaan.

Siapa saja contoh wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris BUMN?

keyboard_arrow_down

Beberapa contoh wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN antara lain:

Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian, merangkap sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.
Immanuel Ebenezer Gerungan: Wakil Menteri Ketenagakerjaan, merangkap sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia.
Kartika Wirjoatmodjo: Wakil Menteri BUMN, merangkap sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Helvy Yuni Moraza: Wakil Menteri UMKM, merangkap sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Stella Christie: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, merangkap sebagai komisaris Pertamina Hulu Energi.
Ferry Juliantono: Wakil Menteri Koperasi, merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

[{"title":"Anggota DPR: Tak Ada UU yang Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN","indexedAt":"2025-07-11T13:00:42.766Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/11/19122191/anggota-dpr-tak-ada-uu-yang-larang-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn","summary":"Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan tidak ada undang-undang yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, asalkan tidak ada konflik kepentingan dan dapat meningkatkan performa perusahaan. Menurutnya, penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN seringkali berkaitan dengan bidang pekerjaan masing-masing, sehingga dapat memperkuat sinergitas. Sebelumnya, dilaporkan bahwa 30 wamen aktif merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai BUMN, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan. Beberapa contoh wamen yang merangkap jabatan komisaris antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, dan Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/SNJektIHy09bPpwbPjEiOUwWgXY=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/06/17/68514ed0dc1aa.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/11/19122191/anggota-dpr-tak-ada-uu-yang-larang-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn"},{"title":" 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Lengkapnya - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-11T13:00:42.766Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/68705321b0637/30-wakil-menteri-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn-ini-daftar-lengkapnya","summary":"Hingga saat ini, tercatat 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah ini melebihi separuh dari total wakil menteri yang ada di kabinet. Pengangkatan ini disebut sebagai penugasan dan tidak melanggar ketentuan, mengacu pada putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 yang hanya melarang rangkap jabatan untuk menteri.\n\nBeberapa nama yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Terbaru, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie diangkat sebagai komisaris Pertamina Hulu Energi dan wakil menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/10/21/Pelantikan_Wakil_Menteri_Kabinet_Merah_Putih-2024_10_21-18_17_43_21c4c87b9214537adc297d75e6124a2c_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/68705321b0637/30-wakil-menteri-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn-ini-daftar-lengkapnya"}]