KPK Ungkap Status Pemanggilan Bobby Nasution dan Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

11 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🚧 Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sumut

KPK belum berencana memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Pemanggilan Bobby Nasution akan dilakukan jika keterangannya dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi.
KPK telah menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai buruknya kualitas infrastruktur, dengan dugaan penarikan uang Rp 2 miliar untuk suap proyek senilai total Rp 231,8 miliar.
Topan Obaja Putra Ginting diduga memerintahkan pemenangan Akhirun dalam lelang proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 157,8 miliar dengan imbalan 4-5% dari nilai proyek.
Proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut senilai Rp 74 miliar diduga dimenangkan oleh Akhirun dan Rayhan dengan bantuan Rasuli, yang menerima Rp 120 juta.

🏦 Dugaan Korupsi Bank BJB

KPK berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021-2023, dengan pemanggilan "hanya masalah waktu".
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membuka kemungkinan pemanggilan paksa jika Ridwan Kamil tidak memenuhi panggilan.
KPK sebelumnya telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menyita kendaraannya pada 10 Maret 2023, namun penggeledahan ini tidak serta merta menjadikannya tersangka.
Dalam kasus Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan pejabat lainnya.
Dugaan kerugian negara dalam kasus Bank BJB ini mencapai sekitar Rp 222 miliar.

Apa saja kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK berdasarkan informasi ini?

keyboard_arrow_down

Berdasarkan informasi yang diberikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani dua kasus dugaan korupsi utama:

Dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
Dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk periode 2021-2023.

Siapa saja tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara?

keyboard_arrow_down

KPK telah menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal terkait kasus ini. Salah satu tersangka yang disebutkan adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, serta pihak swasta.

Bagaimana dugaan modus operandi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut?

keyboard_arrow_down

Dugaan modus operandi korupsi ini bermula dari laporan masyarakat mengenai buruknya kualitas infrastruktur, dengan dugaan penarikan uang Rp 2 miliar untuk suap proyek jalan senilai total Rp 231,8 miliar.

Untuk proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 157,8 miliar, Topan Obaja Putra Ginting diduga memerintahkan pemenangan Akhirun dalam lelang proyek dengan imbalan 4-5% dari nilai proyek.
Sementara itu, proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut senilai Rp 74 miliar diduga dimenangkan oleh Akhirun dan Rayhan dengan bantuan Rasuli, yang menerima Rp 120 juta.

KPK juga menyita uang Rp 231 juta yang diduga sisa pembayaran proyek.

Apakah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan dipanggil oleh KPK terkait kasus proyek jalan di Sumut?

keyboard_arrow_down

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK belum memiliki rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Pemanggilan Bobby Nasution akan dilakukan jika keterangannya dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi yang telah dilakukan.

Siapa saja tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB?

keyboard_arrow_down

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka. Para tersangka tersebut termasuk Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan pejabat lainnya.

Kapan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Bank BJB?

keyboard_arrow_down

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait kasus Bank BJB "hanya masalah waktu". Pemanggilan tersebut akan disesuaikan dengan jadwal penyidik. Saat ini, KPK sedang dalam proses memeriksa saksi, data, dan dokumen yang terkait dengan kasus tersebut.

Apa konsekuensi jika Ridwan Kamil tidak memenuhi panggilan KPK?

keyboard_arrow_down

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membuka kemungkinan adanya pemanggilan paksa jika Ridwan Kamil tidak memenuhi panggilan yang telah dijadwalkan oleh KPK.

Berapa perkiraan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB?

keyboard_arrow_down

Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021-2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp 222 miliar.

Berapa total nilai proyek yang diduga terlibat dalam kasus korupsi jalan di Sumatera Utara?

keyboard_arrow_down

Total nilai proyek yang diduga terlibat dalam kasus korupsi jalan di Sumatera Utara adalah Rp 231,8 miliar. Angka ini merupakan gabungan dari proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 157,8 miliar dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut senilai Rp 74 miliar.

[{"title":" Ketua KPK: Belum Ada Rencana Panggil Bobby Terkait Dugaan Korupsi Proyek Sumut - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-11T09:00:50.139Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/686f8e9f145d4/ketua-kpk-belum-ada-rencana-panggil-bobby-terkait-dugaan-korupsi-proyek-sumut","summary":"Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut. KPK akan memanggil Bobby jika keterangannya dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi.\n\nKPK telah menetapkan lima tersangka dari OTT di Mandailing Natal, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan pihak swasta. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang buruknya kualitas infrastruktur. KPK menemukan adanya penarikan uang Rp 2 miliar yang diduga untuk suap proyek jalan senilai total Rp 231,8 miliar.\n\nTopan diduga memerintahkan pemenangan Akhirun dalam lelang proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 157,8 miliar, dengan imbalan 4-5% dari nilai proyek. Sementara itu, proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut senilai Rp 74 miliar diduga dimenangkan oleh Akhirun dan Rayhan dengan bantuan Rasuli, yang menerima Rp 120 juta. KPK juga menyita uang Rp 231 juta yang diduga sisa pembayaran proyek.","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/04/28/2025_04_28-18_46_00_9eed54b0-2429-11f0-859e-2f0b0bf05855_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/686f8e9f145d4/ketua-kpk-belum-ada-rencana-panggil-bobby-terkait-dugaan-korupsi-proyek-sumut"},{"title":" Ketua KPK soal Pemanggilan Ridwan Kamil: Hanya Masalah Waktu - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-11T09:00:50.139Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/686f7dfdd6c54/ketua-kpk-soal-pemanggilan-ridwan-kamil-hanya-masalah-waktu","summary":"KPK berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021-2023. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pemanggilan RK hanya masalah waktu dan akan disesuaikan dengan jadwal penyidik.\n\nSetyo menambahkan, saat ini KPK sedang memeriksa saksi, data, dan dokumen terkait. Ia juga menegaskan bahwa penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil tidak serta merta menjadikannya tersangka, melainkan untuk mencari bukti keterkaitan dengan keterangan sebelumnya.\n\nWakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membuka kemungkinan pemanggilan paksa jika Ridwan Kamil tidak memenuhi panggilan. KPK sebelumnya telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menyita kendaraannya pada 10 Maret 2023.\n\nDalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan pejabat lainnya, terkait kerugian negara sekitar Rp 222 miliar.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/10/07/Konferensi_Pers_Debat_Perdana_Calon_Gubernur_dan_Calon_Wakil_Gubernur_Jakarta_2024-2024_10_07-17_52_56_aad9414e6bcb97c8a24eda8f96305c1e_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/686f7dfdd6c54/ketua-kpk-soal-pemanggilan-ridwan-kamil-hanya-masalah-waktu"}]