KPK Dalami Dokumen Menteri UMKM Terkait Surat Viral Istri Kunjungan Eropa

Surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tersebut tertanggal 30 Juni 2025. Rencana kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa dijadwalkan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mendatangi KPK untuk klarifikasi pada Jumat, 4 Juli 2025.

Surat tersebut berisi permintaan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada sejumlah KBRI dan KJRI di Eropa. Dukungan ini diminta untuk kegiatan istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, selama kunjungannya ke Eropa. Meskipun detail spesifik kegiatan tidak disebutkan, inti dari polemik adalah penggunaan kop kementerian untuk mendukung kegiatan pribadi yang tidak terkait dengan kedinasan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa:

• Keberangkatan istrinya ke Eropa adalah untuk mendampingi anaknya yang mengikuti lomba budaya sekolah.
• Perjalanan tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.
• Seluruh biaya perjalanan ditanggung dari rekening pribadi istrinya.
• Ia tidak mengetahui perihal surat berkop kementerian yang beredar dan menyatakan tidak pernah memberikan perintah terkait surat tersebut.
• Maman memahami hujatan masyarakat dan tidak khawatir usai mengunjungi KPK, karena hal ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pejabat publik.

Untuk mengklarifikasi polemik ini, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, telah:

• Mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 4 Juli 2025.
• Berinisiatif menyerahkan sejumlah dokumen kepada KPK untuk menuntaskan polemik ini, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK akan:

• Mempelajari dokumen yang diserahkan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
• Bersikap proaktif dalam pemberantasan korupsi, termasuk menanyakan detail pembayaran kunjungan tersebut.
• Melakukan penyelidikan internal terkait surat tersebut, namun hasilnya tidak akan dipublikasikan.

Surat dukungan tersebut menuai kecaman karena beberapa alasan:

• Agustina Hastarini bukanlah pejabat publik, sehingga dianggap tidak pantas jika kementerian mengeluarkan surat dukungan resmi untuk kegiatan pribadinya.
• Penggunaan kop kementerian untuk kepentingan non-kedinasan menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara.
• Hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika dan berpotensi menjadi bentuk gratifikasi atau korupsi jika terbukti menggunakan uang atau fasilitas negara.

Para ahli menyoroti potensi pelanggaran sebagai berikut:

• Pelanggaran etik: Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai ada pelanggaran etik terkait surat tersebut karena fasilitas negara seharusnya hanya untuk kepentingan kedinasan.
• Potensi korupsi: Jika terbukti menggunakan uang negara, hal ini berpotensi melanggar hukum berupa korupsi.
• Gratifikasi: Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, meminta KPK memanggil istri Menteri UMKM terkait dugaan gratifikasi jika ia menerima fasilitas negara. Zaenur Rohman juga mengkategorikan ini sebagai gratifikasi.
• Pelanggaran UU Tipikor: Zaenur Rohman menekankan bahwa jika merugikan keuangan negara, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyarankan agar KPK:

• Memanggil istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, terkait dugaan gratifikasi kunjungan ke Eropa, terutama jika ia menerima fasilitas negara.
• Melakukan pendalaman setelah Agustina kembali dari Eropa.
• Jika terbukti menerima fasilitas negara, Agustina wajib melaporkan dan mengembalikan nilainya ke negara.