Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Minim, Program Prioritas Prabowo Hadapi Tantangan

Total alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp 71 triliun.

Hingga 30 Juni 2025, anggaran yang telah dihabiskan untuk program MBG baru mencapai Rp 5 triliun. Jumlah ini setara dengan sekitar 7% dari total alokasi APBN 2025 atau 6,2% dari pagu awal.

Anggaran tersebut telah disalurkan kepada 5,58 juta orang melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program MBG menghadapi beberapa tantangan utama:

• Keterbatasan Anggaran: Badan Gizi Nasional (BGN) menilai anggaran Rp 71 triliun tidak mencukupi untuk target 82,9 juta penerima manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, BGN berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun kepada Komisi IX DPR RI.
• Kendala Operasional: Program MBG 3B (untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan batita non-PAUD) belum terlaksana di delapan provinsi, termasuk Bali dan Papua Selatan. Pemerintah juga menargetkan 30.000 SPPG dalam jangka panjang, yang membutuhkan upaya besar.
• Isu Kualitas dan Keamanan Pangan: Ditemukan nampan berkarat yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hasil uji BPOM Jawa Tengah menunjukkan bahwa 65 dari 100 nampan tidak lolos uji logam berat, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan.

Pemerintah berencana mempercepat program MBG melalui Peraturan Presiden (Perpres). Salah satu strategi utamanya adalah dengan memanfaatkan dapur sekolah hingga pondok pesantren sebagai lokasi penyediaan makanan, yang diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efisiensi program.

Berbagai institusi memberikan dukungan untuk program MBG:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI): Berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini memungkinkan pengusaha lokal, seperti katering "RKP" milik Maida Desy Amnah, untuk mengembangkan usaha dan menjadi mitra penyedia makanan program MBG, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
• BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek): Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan BPJamsostek untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program MBG dan swasembada pangan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari konsep pertahanan semesta, menunjukkan bahwa program ini memiliki dimensi strategis yang lebih luas selain hanya pemenuhan gizi.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau total 82,9 juta penerima manfaat untuk Program Makan Bergizi Gratis.