Pemerintah Bongkar Praktik Oplosan Beras SPHP, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Modus operandi pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium melibatkan beberapa langkah, yaitu:

• Pengambilan Beras SPHP: Sebanyak 80% dari beras SPHP yang bersubsidi diduga diambil dari jalur distribusinya.
• Pengoplosan: Beras SPHP tersebut kemudian dioplos atau dicampur dengan beras lain, atau dikemas ulang, untuk diubah statusnya menjadi beras premium.
• Penjualan dengan Harga Tinggi: Beras hasil oplosan ini kemudian dijual kembali ke pasaran sebagai beras premium dengan selisih harga yang signifikan, yaitu sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram lebih tinggi dari harga seharusnya.
• Penjualan Tidak Sesuai Ketentuan: Hanya sekitar 20% dari beras SPHP yang dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang ditetapkan, sementara sebagian besar lainnya disalahgunakan.

Praktik pengoplosan beras ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi berbagai pihak:

• Kerugian Negara: Diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun. Jika diakumulasikan, praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10 triliun dalam 5 tahun terakhir.
• Kerugian Konsumen: Mentan menyebutkan bahwa praktik ini merugikan konsumen hingga Rp99 triliun.
• Potensi Kerugian Negara (Estimasi DPR): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperkirakan potensi kerugian negara akibat manipulasi mutu beras ini bisa mencapai Rp99,35 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan skala kerugian finansial yang masif akibat praktik kecurangan tersebut.

Praktik pengoplosan beras SPHP memiliki dampak serius terhadap harga beras di pasaran dan kondisi petani:

• Kenaikan Harga Beras: Mentan Amran menegaskan bahwa kenaikan harga beras di pasaran bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan karena praktik tidak jujur yang dilakukan oleh produsen dan distributor yang mengoplos beras. Hal ini menciptakan kelangkaan semu dan mendorong kenaikan harga.
• Merugikan Petani: Kerugian diperparah dengan distribusi beras SPHP yang dilakukan saat panen raya. Hal ini menyebabkan harga beras di tingkat petani menjadi tertekan dan semakin memburuk, karena pasokan yang seharusnya stabil justru dimanipulasi.
• Membuka Peluang Spekulan: Kondisi ini juga membuka peluang bagi para spekulan untuk bermain harga dan mengambil keuntungan dari ketidakstabilan pasar.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah tegas untuk menindak praktik kecurangan ini:

• Pemanggilan Merek Beras: Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah mulai memanggil 212 merek beras yang terindikasi menjual beras tidak sesuai mutu dan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
• Pemeriksaan Mutu dan Harga: Hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras oleh Satgas Pangan dan Bapanas menunjukkan bahwa 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21% beratnya tidak sesuai dengan label.
• Ancaman Pengumuman Publik: Mentan mengancam akan mengumumkan 212 merek beras nakal tersebut secara terbuka kepada publik jika mereka tidak memperbaiki praktik mereka dalam waktu 1-3 hari.
• Dukungan Penindakan Tegas: DPR dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mendukung penuh pemerintah untuk menindak tegas pelaku kecurangan beras dan mendesak pembongkaran mafia beras.
• Sanksi Hukum: Pemerintah mengingatkan pelaku usaha untuk tidak bermain-main dengan program SPHP dan akan memberikan sanksi hukum jika terbukti melakukan kecurangan.

Berdasarkan data yang diungkapkan, terdapat indikasi kecurangan pada sejumlah besar merek beras:

• Merek yang Dipanggil: Sebanyak 212 merek beras telah dipanggil oleh Satgas Pangan karena terindikasi menjual beras tidak sesuai mutu dan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
• Hasil Pemeriksaan: Dari 268 merek beras yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan dan Bapanas, ditemukan beberapa pelanggaran signifikan:
  • 85,56% beras premium tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
  • 59,78% beras dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah.
  • 21% beras memiliki berat yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar merek beras premium yang beredar di pasaran memiliki masalah terkait mutu, harga, atau berat.

Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras SPHP dan kecurangan lainnya. Sanksi yang akan diberikan meliputi:

• Sanksi Hukum: Pemerintah secara eksplisit menyatakan akan memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan dalam program SPHP. Jenis sanksi hukum ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan undang-undang yang berlaku, mulai dari denda hingga pidana penjara.
• Pengumuman Publik: Menteri Pertanian mengancam akan mengumumkan secara terbuka 212 merek beras yang terindikasi nakal jika mereka tidak segera memperbaiki praktik mereka dalam waktu 1-3 hari. Pengumuman ini dapat merusak reputasi merek dan menyebabkan kerugian bisnis yang signifikan.
• Dukungan Penindakan: DPR dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) juga mendesak pemerintah untuk membongkar mafia beras dan menindak tegas para pelakunya, menunjukkan adanya dukungan luas untuk penegakan hukum yang keras terhadap praktik ini.

Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pangan.