KPK Siap Periksa Bobby Nasution Terkait Suap Proyek Jalan Sumut

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi awal mula kasus ini dilakukan pada 26 Juni 2024 di Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan enam orang di Kabupaten Mandailing Natal.

Dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan ini diperkirakan mencapai 10-20% dari total nilai proyek sebesar Rp231,8 miliar. Ini berarti dana suap yang disiapkan bisa mencapai sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, KPK telah menyita uang tunai sebesar Rp231 juta yang merupakan sisa dari dana suap.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui kedekatannya dengan salah satu tersangka, Topan Obaja Putra Ginting. Terkait kasus ini, Bobby menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK dan akan memberikan keterangan terkait aliran dana yang mungkin ada. Bobby juga mengaku telah mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan korupsi dan memastikan bahwa proyek pembangunan jalan akan tetap berjalan sesuai rencana.

Nama Bobby Nasution disebut-sebut perlu diperiksa oleh KPK karena beberapa alasan:

• Menurut Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman: Bobby Nasution dinilai memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek tersebut, serta memiliki hubungan dekat dengan dua tersangka.
• Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman: Boyamin mendesak KPK untuk segera memeriksa Bobby dalam waktu dua minggu, bahkan mengancam akan menggugat praperadilan jika pemeriksaan tidak dilakukan. Ia juga meminta KPK mendalami dugaan keterlibatan Topan Ginting dalam kampanye Bobby di Pilkada Sumatera Utara.

Menanggapi desakan pemeriksaan Bobby Nasution, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik akan mendalami semua keterangan saksi yang relevan. Ia juga menyatakan bahwa KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk Bobby Nasution. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menambahkan bahwa pemanggilan saksi harus didasarkan pada hubungan hukum yang jelas dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengangkatan kepala dinas.

Setelah pemeriksaan terhadap para tersangka, KPK akan terus melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, KPK juga berencana untuk menyita aset-aset yang berkaitan dengan kasus dugaan suap ini sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Meskipun terjadi kasus dugaan suap, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah memastikan bahwa proyek pembangunan jalan akan tetap berjalan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur meskipun ada kendala hukum yang sedang dihadapi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya, mulai dari eselon I hingga eselon III, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kementerian bersih, efisien, dan akuntabel, serta untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran di masa mendatang.