PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors MK Buntut Skandal Telepon Hun Sen

Gugatan terhadap Paetongtarn Shinawatra diajukan oleh 36 senator konservatif. Mahkamah Konstitusi Thailand menerima aduan tersebut dengan suara bulat, dan tujuh dari sembilan hakim MK setuju untuk membekukan kekuasaan Paetongtarn.

Percakapan telepon yang bocor adalah antara Paetongtarn Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn meminta Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand. Ia juga disebut memanggil Hun Sen "paman" dan mengkritik seorang komandan tentara Thailand. Hal ini memicu kemarahan di dalam negeri karena dianggap merendahkan militer Thailand dan mencoreng martabat nasional.

Mahkamah Konstitusi Thailand mengambil keputusan untuk menskors Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa, 1 Juli. Skorsing ini berlaku mulai tanggal tersebut hingga putusan akhir ditetapkan.

Setelah skorsing Paetongtarn, Wakil PM Suriya Juangroongruangkit akan menjabat sebagai perdana menteri sementara. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Wakil PM Phumtham Wechayachai akan menggantikannya mulai 3 Juli, setelah pelantikannya sebagai menteri dalam negeri.

Skorsing ini memiliki dampak signifikan terhadap situasi politik Thailand:

• Perpecahan Koalisi: Koalisi pemerintahan Paetongtarn terpecah dengan keluarnya Partai Bhumjaithai.
• Demonstrasi: Ribuan demonstran menuntut pengunduran diri Paetongtarn di Bangkok.
• Mosi Tidak Percaya: Para pemimpin partai oposisi, seperti Partai Rakyat (PP), akan membahas kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya. Namun, mosi ini mungkin tertunda hingga Juli tahun depan jika MK telah menangguhkan Paetongtarn.

Situasi ini menunjukkan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di Thailand.

Ya, meskipun diskors dari jabatan Perdana Menteri, Paetongtarn Shinawatra menyatakan bahwa ia menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan akan tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan. Ia juga menyatakan niatnya untuk tetap melakukan yang terbaik bagi negara.

Ya, kasus pencopotan perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand bukan kali pertama terjadi. Paetongtarn Shinawatra sendiri menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2024, menggantikan Srettha Thavisin yang juga dicopot oleh MK Thailand atas pelanggaran kode etik. Selain itu, ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, juga menghadapi proses hukum, dan Paetongtarn sendiri sedang diselidiki oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional atas dugaan pelanggaran etika serupa. Ini menunjukkan pola intervensi yudisial yang berulang dalam politik Thailand.