Pemerintah Pastikan APBN Aman, Saldo Anggaran Lebih Rp457,5 Triliun Jadi Bantalan Fiskal

Kinerja APBN Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan beberapa poin penting:

• Total Aset Negara: Per 31 Desember 2024, total aset negara mencapai Rp 13.692,4 triliun.
• Kewajiban Pemerintah: Kewajiban pemerintah tercatat sebesar Rp 10.269 triliun.
• Ekuitas: Ekuitas negara mencapai Rp 3.424,4 triliun.
• Pendapatan Negara: Pendapatan negara pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.115,3 triliun.
• Beban Operasional: Beban operasional mencapai Rp 3.353,6 triliun.
• Defisit Operasional: Defisit operasional tercatat sebesar Rp 238,3 triliun.
• Defisit Keseluruhan: Defisit keseluruhan mencapai Rp 215,7 triliun.
• Saldo Anggaran Lebih (SAL): SAL dari APBN 2024 mencapai Rp 459,5 triliun, yang dianggap memadai sebagai bantalan fiskal, terutama dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi risiko global. Saldo akhir tahun kas negara tercatat Rp 457,5 triliun setelah pemanfaatan untuk pembiayaan APBN dan penyesuaian lainnya.

Hingga Mei 2025, pengelolaan APBN masih terkendali dengan rincian sebagai berikut:

• Pendapatan Negara: Mencapai Rp 995,3 triliun, atau sekitar 33,1% dari target yang ditetapkan.
• Belanja Negara: Tercatat sebesar Rp 1.016,3 triliun, atau sekitar 28,1% dari target.
• Defisit: Kondisi ini menyebabkan defisit sebesar Rp 21 triliun.

Namun, penerimaan negara pada semester I-2025 tercatat Rp 1.201,8 triliun, yang lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir dan baru mencapai 48,3% dari target Rp 3.005,1 triliun.

Penurunan penerimaan negara pada semester I-2025 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Pelemahan Ekonomi Nasional: Kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih memengaruhi penerimaan pajak dan non-pajak.
• Batalnya Kenaikan PPN: Keputusan untuk tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% berdampak pada potensi penerimaan.
• Penurunan Harga Minyak dan Gas Bumi: Fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak dan gas bumi, memengaruhi penerimaan negara dari sektor ini.
• Pengalihan Dividen BUMN: Adanya pengalihan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan.

Untuk menjaga stabilitas APBN 2025, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis:

• Realisasi Stimulus Ekonomi Khusus: Pemerintah merealisasikan stimulus senilai Rp 24,4 triliun pada Juni-Juli 2025. Stimulus ini meliputi diskon transportasi, tarif tol, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan tambahan bantuan sosial.
• Percepatan Realisasi Belanja: Pemerintahan mempercepat realisasi belanja dengan membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Dana ini dialokasikan untuk program prioritas pembangunan nasional. Meskipun demikian, masih ada anggaran yang terblokir di beberapa lembaga, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang melaporkan Rp 160,9 miliar anggarannya masih terblokir, dengan hanya Rp 6,7 miliar yang berhasil dibuka blokirnya untuk kebutuhan mendesak.
• Penghematan Belanja: Pemerintah menargetkan penghematan belanja dari APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Penghematan ini akan diambil dari anggaran belanja di K/L dan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah akan mengandalkan kebijakan fiskal countercyclical, yaitu kebijakan yang berlawanan dengan siklus ekonomi untuk menstabilkan perekonomian.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 4,7%. Lembaga riset Indef menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian asumsi dasar APBN 2025 jika realisasi hingga kuartal II masih di bawah target, demi menjaga kepercayaan pasar.

Laporan semester pertama APBN 2025, termasuk proyeksi hingga akhir tahun, akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 8 Juli.