Korupsi Kuota Haji Kemenag Diselidiki KPK, Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa

Ustaz Khalid Basalamah diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait pengetahuannya mengenai pengelolaan ibadah haji. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, keterangan yang diberikan oleh Ustaz Khalid Basalamah sangat membantu KPK dalam mengurai konstruksi perkara dugaan korupsi ini. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai pemeriksaan ini sebagai babak baru dalam pengusutan korupsi kuota haji, termasuk potensi gratifikasi, suap, atau pemerasan.

KPK sedang mendalami kemungkinan adanya pejabat Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki agen umrah dan haji terkait kasus korupsi kuota haji khusus tahun 2024. KPK juga berupaya memetakan jumlah agen umrah dan haji yang terkait untuk membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan fokus KPK pada potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota haji.

KPK tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan ini akan dilakukan jika keterangan yang bersangkutan dibutuhkan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Namanya sendiri telah terseret dalam salah satu dari lima laporan dugaan korupsi kuota haji yang diterima KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendukung penuh KPK untuk mendalami dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Ia juga menyarankan agar KPK memanfaatkan hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode sebelumnya sebagai rujukan dalam penyelidikan ini. Hal ini menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor haji.

Ketua DPR Puan Maharani membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 karena menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini (2024) masih bermasalah. Rencana ini didasarkan pada Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang berisi dugaan pelanggaran kesepakatan bilateral Indonesia-Arab Saudi selama penyelenggaraan Haji 2025. DPR akan menunggu laporan dari Wakil Ketua DPR dan Komisi VIII, dan akan membentuk pansus haji jika diperlukan perbaikan lebih lanjut.

Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi berisi lima catatan penting terkait dugaan pelanggaran kesepakatan bilateral Indonesia-Arab Saudi selama penyelenggaraan ibadah haji. Catatan-catatan tersebut meliputi masalah:

• Data jemaah
• Pergerakan jemaah
• Penempatan jemaah di hotel
• Jumlah jemaah lansia
• Penyembelihan hewan dam

Meskipun catatan ini telah dibahas dan diselesaikan oleh pemerintah, evaluasi pelaksanaan haji tahun ini tetap diperlukan.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, telah menanggapi lima catatan yang disampaikan dalam nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi. Meskipun rincian tanggapannya tidak disebutkan secara spesifik, disebutkan bahwa catatan-catatan tersebut telah dibahas dan diselesaikan oleh pemerintah. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini tetap dianggap perlu untuk perbaikan di masa mendatang.