Pajak Pedagang E-commerce 0,5% Segera Berlaku, DJP Finalisasi Aturan Baru

Pemerintah berencana mewajibkan platform e-commerce untuk memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual.

Pungutan pajak ini akan berlaku untuk penjual dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar.

DJP menegaskan bahwa ini bukan pajak baru. Kebijakan ini merupakan pergeseran mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Sebelumnya, pedagang membayar pajak secara mandiri, namun dengan aturan baru ini, pembayaran akan dilakukan melalui pemungutan oleh marketplace yang ditunjuk.

Ada pengecualian bagi pedagang tertentu. Pedagang kecil atau UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tetap dikecualikan dari pungutan pajak ini.

Aturan ini diharapkan dapat diumumkan dan mulai berlaku dalam waktu dekat, bahkan diperkirakan paling cepat bulan depan atau mulai Juli mendatang.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah:

• Menyederhanakan administrasi pajak bagi pedagang.
• Menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha UMKM online dan offline.
• Meningkatkan penerimaan negara.
• Menutup celah 'shadow economy' dari pedagang online yang belum patuh pajak.

Kebijakan ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak dan kekhawatiran, antara lain:

• Potensi menambah beban operasional bagi platform e-commerce.
• Dikhawatirkan dapat memicu eksodus penjual kecil dari pasar daring.
• Warganet juga mengkritik karena pedagang online sudah dikenakan berbagai potongan.

Pemerintah juga pernah memperkenalkan peraturan serupa pada tahun 2018, namun dicabut karena reaksi keras dari industri.

Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menekankan pentingnya:

• Kesiapan sistem yang memadai.
• Komunikasi yang memadai kepada seluruh pihak terkait.
• Penerapan bertahap agar tidak mengganggu ekosistem digital.

idEA menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan DJP, namun menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap jutaan pedagang agar tidak menghambat pertumbuhan UMKM.