DPR dan Pemerintah Resmi Mulai Pembahasan RUU KUHAP Pekan Depan Setelah DIM Diteken

Rapat kerja pembahasan revisi RUU KUHAP antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dimulai pada pekan depan setelah penyerahan DIM RUU KUHAP oleh pemerintah.

Proses pembahasan RUU KUHAP di DPR akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap perkembangan dari pembahasan ini akan dipublikasikan secara berkala melalui situs web resmi DPR RI. Selain itu, DPR juga telah aktif melakukan partisipasi publik dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat selama masa reses melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Revisi dan pengesahan RUU KUHAP dianggap sangat penting dan mendesak karena beberapa alasan utama:

• Penyesuaian dengan KUHP Baru: RUU KUHAP bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dijadwalkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pemerintah berharap RUU KUHAP dapat segera disahkan sebelum KUHP baru diterapkan.
• Kondisi Darurat: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP dipercepat karena kondisinya dianggap darurat, menunjukkan urgensi dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Berbagai pihak telah menyampaikan harapan dan masukan terkait RUU KUHAP:

• Wakil Menteri Sekretaris Negara: Mengapresiasi hasil DIM dan menyatakan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada pembaruan hukum acara pidana.
• Ketua Mahkamah Agung: Menganjurkan agar penyusunan RUU KUHAP fokus pada prinsip dasar hukum acara pidana dan tidak terlalu mengatur hal-hal teknis yang detail.
• Kapolri: Berharap RUU KUHAP dapat memperkuat supremasi hukum bagi para pencari keadilan serta menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana.
• Jaksa Agung: Menekankan bahwa pengesahan DIM RUU KUHAP mencerminkan semangat koordinasi lembaga penegak hukum dalam memajukan pembaharuan hukum pidana.
• Pakar Hukum Pidana: Menyoroti perlunya pengaturan upaya paksa secara berimbang dan memasukkan sistem pembuktian yang jelas dalam RUU KUHAP.

Publik memiliki peran penting dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan RUU KUHAP. Masyarakat diminta untuk:

• Mengawasi Proses: Terutama terhadap pasal-pasal krusial yang dapat berdampak luas.
• Memberikan Masukan: DPR telah mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama masa reses, dan mekanisme ini dapat terus dimanfaatkan.
• Memantau Perkembangan: Setiap perkembangan pembahasan RUU KUHAP akan dipublikasikan melalui situs web DPR RI, sehingga publik dapat terus memantau secara transparan.

Meskipun ada laporan yang menyebutkan target pengesahan RUU KUHAP dalam dua masa sidang agar dapat diterapkan pada awal 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada target waktu yang dipaksakan untuk pengesahan RUU ini. Cepat atau lambatnya pengesahan akan sangat bergantung pada kelancaran proses pembahasan di DPR.

DPR menyatakan tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan RUU KUHAP dan akan mempertimbangkan secara cermat masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kualitas dan keberterimaan undang-undang tersebut.