DPR dan Advokat Laporkan Putusan Agnez Mo ke Bawas MA, Soroti UU Hak Cipta

Lagu yang menjadi objek sengketa royalti dalam kasus ini adalah lagu berjudul "Bilang Saja", yang merupakan karya cipta dari Ari Bias.

Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI, Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

• Kritik utama adalah dugaan ketidaksesuaian putusan hakim dengan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 2.
• Menurut pihak-pihak tersebut, seharusnya penyelenggara acara (promotor atau Event Organizer/EO) yang bertanggung jawab membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), bukan penyanyi yang membawakan lagu.
• Selain itu, Koalisi Advokat Pemantau Peradilan juga menyoroti bahwa hakim diduga mengabaikan saksi dari pihak Agnez Mo dan menuntut kerugian pada penyanyi, yang dianggap melanggar prinsip penerapan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 2, pihak yang seharusnya bertanggung jawab membayar dan mengurus lisensi pertunjukan serta royalti adalah penyelenggara acara atau promotor/Event Organizer (EO). Pembayaran royalti ini dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Beberapa langkah telah diambil menyikapi putusan kontroversial ini:

• Agnez Mo telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.
• Koalisi Advokat Pemantau Peradilan telah melaporkan putusan hakim tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) karena dinilai melanggar Undang-Undang Hak Cipta.
• Komisi III DPR RI juga meminta Bawas MA untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan tersebut.
• Komisi III DPR RI juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran panduan penerapan UU Hak Cipta agar tidak terjadi kebingungan di masa mendatang.

Bawas MA berperan sebagai lembaga pengawas internal di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, Inspektur Wilayah II Bawas MA telah mengonfirmasi penerimaan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan Agnez Mo. Bawas MA akan melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, yang bertujuan untuk memastikan integritas dan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait tanggung jawab pembayaran royalti.

• Harapan: Musisi sekaligus anggota DPR RI, Melly Goeslaw, berharap intervensi DPR dapat memperjelas masalah royalti agar musisi dapat terus berkarya tanpa kekhawatiran hukum yang tidak sesuai.
• Implikasi Jangka Panjang: Putusan ini dapat menjadi preseden penting. Jika putusan awal dipertahankan, bisa menimbulkan kebingungan dan potensi masalah hukum bagi penyanyi lain. Namun, jika kasasi Agnez Mo berhasil atau Bawas MA menemukan pelanggaran, ini bisa memperkuat pemahaman bahwa promotor/EO adalah pihak yang bertanggung jawab atas royalti, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh ekosistem musik.

Agnez Mo telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Ini menunjukkan bahwa Agnez Mo tidak menerima putusan tersebut dan berupaya mencari keadilan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.