Danantara Larang Pejabat BUMN Main Golf dan Istri Ikut Campur Urusan Kantor

Dony Oskaria menekankan beberapa larangan dan prinsip baru yang harus dipatuhi oleh direksi BUMN, antara lain:

• Larangan bermain golf di hari kerja: Ini ditegaskan untuk menjaga citra profesionalisme dan etika bisnis.
• Larangan melibatkan istri dalam urusan kantor: Istri direksi tidak boleh terlibat dalam hal-hal seperti menentukan dekorasi atau pengisi acara, karena BUMN adalah perusahaan negara, bukan warisan keluarga.
• Larangan penggunaan protokol atau ajudan berlebihan: Dony mengkritik adanya protokol yang berlebihan, termasuk untuk istri direksi, dan banyaknya ajudan yang mengawal direksi BUMN, karena hal tersebut dianggap tidak diperlukan bagi pejabat negara.
• Tidak merasa berutang budi atas jabatan: Direksi diingatkan untuk tidak merasa berutang budi atas jabatan mereka dan tidak boleh bekerja di bawah tekanan dari pihak lain.
• Tidak mencampurkan urusan keluarga dalam operasional perusahaan: Ini merupakan salah satu dari lima prinsip utama yang ditekankan untuk memastikan fokus pada tugas negara.

Larangan bermain golf di jam kerja diterapkan dengan beberapa tujuan utama:

• Menjaga citra profesionalisme dan etika bisnis: Aktivitas pribadi di jam kerja dapat mengurangi persepsi publik terhadap profesionalisme pejabat BUMN.
• Mendorong etos kerja dan produktivitas: Menurut Rosan P Roeslani, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan produktivitas dalam menyelesaikan pekerjaan, memastikan bahwa waktu kerja dimanfaatkan secara optimal.
• Meningkatkan efisiensi: Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya jajaran pemerintahan bekerja lebih efisien dalam mengatasi tantangan nasional.

Keterlibatan istri direksi dalam urusan kantor dilarang karena beberapa alasan mendasar:

• BUMN adalah perusahaan negara, bukan warisan keluarga: Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN adalah entitas milik negara yang harus dikelola secara profesional dan akuntabel, bukan sebagai properti pribadi atau keluarga yang bisa diintervensi.
• Mencegah campur tangan yang tidak relevan: Keterlibatan istri dalam hal-hal operasional seperti menentukan dekorasi atau pengisi acara dianggap tidak relevan dengan tugas pokok direksi dan dapat mengganggu jalannya perusahaan.
• Menjaga integritas dan fokus pada tugas utama: Pejabat negara memiliki tugas utama untuk mengabdi pada perusahaan dan negara, sehingga fokus mereka harus sepenuhnya pada tanggung jawab tersebut tanpa intervensi atau pengaruh dari urusan keluarga dalam operasional kantor.

Tujuan keseluruhan dari reformasi budaya kerja ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, efisien, dan berintegritas di BUMN. Secara spesifik, tujuannya meliputi:

• Meningkatkan etos kerja, profesionalisme, dan produktivitas para direksi dan pegawai BUMN.
• Menjaga citra positif dan etika bisnis yang tinggi di mata publik.
• Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengatasi tantangan nasional.
• Memastikan bahwa BUMN beroperasi sebagai entitas negara yang akuntabel, bebas dari intervensi pribadi atau keluarga.
• Mempercepat pembangunan nasional melalui transformasi budaya kerja yang lebih baik di Danantara dan seluruh jajaran pemerintahan.

Kebijakan reformasi budaya kerja ini sangat sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya agar jajaran pemerintahan bekerja lebih efisien dalam mengatasi berbagai tantangan nasional. Larangan-larangan dan prinsip-prinsip baru yang diterapkan oleh Danantara, seperti larangan bermain golf di jam kerja, penekanan pada profesionalisme, dan penghapusan protokol berlebihan, secara langsung mendukung tujuan efisiensi, fokus pada tugas negara, dan peningkatan produktivitas yang dicanangkan oleh Presiden. Rosan P Roeslani juga menyatakan keyakinannya bahwa semua pihak akan mematuhi aturan ini sebagai bagian dari transformasi budaya kerja untuk mempercepat pembangunan nasional.

Danantara adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) yang beroperasi berdasarkan return dari pengelolaan BUMN. Perannya sangat strategis dalam ekosistem BUMN, yaitu sebagai entitas yang mengelola investasi dan aset BUMN. Dony Oskaria menyebut Danantara serupa dengan Temasek di Singapura, yang mengindikasikan bahwa Danantara berfungsi sebagai semacam 'holding' atau pengelola portofolio BUMN untuk memaksimalkan nilai, efisiensi, dan kontribusi BUMN terhadap negara.

Danantara memiliki dua entitas utama yang menjalankan fungsi berbeda namun saling melengkapi:

• Danantara Asset Management: Entitas ini bertanggung jawab secara spesifik untuk pengelolaan BUMN. Ini berarti fokusnya adalah pada optimalisasi kinerja dan nilai dari perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah pengelolaannya.
• Danantara Investment Management: Entitas ini berfokus pada pengelolaan investasi secara umum. Ini bisa mencakup investasi di luar BUMN atau pengelolaan portofolio investasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan keuangan Danantara.

Struktur ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara, memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan kontribusi maksimal kepada negara.

Danantara berencana menggunakan dividen BUMN untuk memperkuat perusahaan negara melalui mekanisme konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi di bawah Danantara, dividen BUMN yang jumlahnya dapat mencapai Rp150 triliun tidak perlu lagi disetorkan sepenuhnya ke kas negara dan kemudian dikembalikan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN. Sebaliknya, dividen tersebut dapat langsung digunakan untuk memperkuat dan mengembangkan perusahaan-perusahaan negara di bawah pengelolaan Danantara. Ini menciptakan siklus penguatan internal yang lebih efisien, memungkinkan BUMN untuk berinvestasi kembali dan tumbuh tanpa harus bergantung pada suntikan modal dari APBN.