Rangkuman berita terkini menyoroti berbagai aspek kebijakan pemerintah Indonesia, mulai dari alokasi anggaran besar di sektor gizi dan pendidikan, pengelolaan utang daerah, hingga dinamika di pasar modal dan upaya konservasi laut. Selain itu, isu tata kelola pemerintahan, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, serta posisi Indonesia dalam hubungan internasional turut menjadi perhatian.
Sektor Ekonomi dan Keuangan
Berikut adalah rangkuman berita terkini terkait kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah Indonesia:
- Peningkatan Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN)
- Anggaran BGN direncanakan meningkat menjadi Rp217 triliun pada 2026, berpotensi menjadi lembaga dengan anggaran terbesar.
- Pada 2025, anggaran dialokasikan Rp71 triliun dengan potensi tambahan Rp50 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima Manfaat Bergizi Gratis (MBG).
- Telah dibangun 785 Sentra Pangan dan Pertanian Gizi (SPPG) di 38 provinsi, menyerap 68 ribu pekerja, dan menjangkau 4,97 juta penerima MBG.
- Program ini turut berkontribusi mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pemberian pendapatan minimal bagi lebih dari 60% pekerja SPPG yang merupakan ibu rumah tangga.
- Utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan
- Pemprov Jabar memiliki utang sebesar Rp311 miliar kepada BPJS Kesehatan untuk tagihan kesehatan masyarakat sejak 2023, yang berpotensi bertambah.
- Setiap tahun, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp900 miliar untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan, dengan rincian Rp460 miliar untuk masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sisanya untuk peserta non-DTKS.
- Upaya pelunasan utang dilakukan melalui penghitungan ulang alokasi APBD dan pencarian program yang kurang mendesak untuk dialihkan dananya, kemungkinan pada perubahan APBD 2025.
- Rencana Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI)
- BEI berencana memperpanjang jam perdagangan menjadi pukul 08.00-17.00 WIB dari saat ini pukul 09.00-16.00 WIB, guna menarik minat investor asing dan meningkatkan volume perdagangan.
- Aturan baru terkait perpanjangan jam perdagangan ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
- BEI juga berencana menerapkan short-selling dan memperkenalkan liquidity provider untuk meningkatkan kedalaman pasar, dengan 13 perusahaan telah mendaftar sebagai penyedia likuiditas.
- Sepanjang tahun ini, terjadi aksi jual bersih asing mencapai 2,9 miliar dolar AS di pasar saham Indonesia.
- Peluncuran Instrumen Pendanaan Konservasi Laut
- Pemerintah Indonesia meluncurkan Coral Reef Bond sebagai instrumen pendanaan untuk mengumpulkan hingga 200 juta dolar AS per tahun guna membiayai kawasan konservasi laut.
- Dana ini bertujuan mendukung target pencapaian 30 persen kawasan konservasi laut pada tahun 2045.
- Prioritas pendanaan akan diberikan kepada Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.
- Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan konservasi laut pertama di dunia yang berbasis hasil dan tidak berasal dari utang negara atau dana pemerintah.
- Saran Bank Dunia terkait Pengukuran Kemiskinan
- Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menggunakan standar penghitungan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan, karena dinilai lebih sesuai untuk program bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Terdapat perbedaan standar garis kemiskinan: Bank Dunia menetapkan 8,30 dolar AS per hari (menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas dengan purchasing power parity (PPP) 2021), sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Rp595,2 ribu pada September 2024).
- BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan komponen makanan (2.100 kalori per hari) dan non-makanan (akses pendidikan, kesehatan, hunian layak), yang dikonversi menjadi nominal berdasarkan harga di Indonesia.
Pendidikan Nasional
Berikut adalah perkembangan terkait program prioritas di sektor pendidikan:
- Realisasi Program Prioritas Pendidikan
- Pembangunan SMA Unggul Garuda telah memasuki tahap awal konstruksi dengan anggaran Rp2 triliun, dan pemerintah juga mengembangkan Dana Abadi untuk sekolah tersebut.
- Pemerintah menganggarkan pembangunan sekolah rakyat melalui renovasi bangunan pemerintah di 65 lokasi dengan anggaran Rp396 miliar, diharapkan menampung lebih dari 5.000 siswa.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merevitalisasi 10.440 satuan pendidikan (anggaran Rp16,97 triliun), dan Kementerian PUPR merevitalisasi 2.120 madrasah (anggaran Rp2,52 triliun).
- Program-program ini bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Tata Kelola Pemerintahan dan Respons Publik
Sorotan mengenai tata kelola pemerintahan dan isu yang berkembang di masyarakat:
- Penurunan Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah
- Isu ekonomi dan korupsi menjadi pemicu utama penurunan kepuasan, berdasarkan laporan National Kawula17 Survey (NKS) kuartal II/2025. Ekonomi dianggap isu paling penting (52%).
- Masalah ekonomi mendesak meliputi meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%).
- Isu korupsi juga meningkat, dengan maraknya praktik korupsi menjadi perhatian utama (48%).
- Transparency International Indonesia menyoroti bahwa persepsi negatif muncul karena kesalahan dalam pemberantasan korupsi, meskipun pengungkapan kasus seharusnya meyakinkan publik.
- Kontroversi Wacana Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil
- Imparsial mengkritik wacana penunjukan Panglima TNI sebagai pengawas Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) karena bertentangan dengan UU TNI, yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif dan tugas BOPN tidak terkait pertahanan.
- Penunjukan ini dinilai sebagai militerisasi sipil yang berbahaya bagi demokrasi dan dapat merusak profesionalisme birokrasi sipil serta TNI.
- TNI seharusnya fokus pada tugas pertahanan negara dan modernisasi alutsista.
- Struktur BOPN yang beredar menunjukkan adanya anggota Dewan Pengawas dari Panglima TNI hingga Kapolri, meskipun struktur ini masih dapat berubah.
Hubungan Internasional dan Diplomasi
Berikut adalah informasi terkait partisipasi Indonesia di kancah global:
- Partisipasi Presiden dalam Forum Internasional
- Istana Kepresidenan menjelaskan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT G7 di Kanada karena jadwal yang bentrok dengan kunjungan kenegaraan ke Singapura dan kehadiran sebagai pembicara utama di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia.
- Undangan dari Rusia telah diterima lebih awal (Maret atau April) dibandingkan undangan dari Kanada.
- Pemerintah memprioritaskan komitmen yang sudah dibuat, termasuk potensi kerja sama strategis dengan Singapura.
- Ketidakhadiran ini ditegaskan tidak mencerminkan keberpihakan pada blok tertentu, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
- Indonesia aktif bergabung dengan berbagai forum internasional seperti BRICS, G20, APEC, dan OECD untuk keuntungan strategis, terutama ekonomi, tanpa terlibat blok militer.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5202326/original/028848300_1745897169-WhatsApp_Image_2025-04-29_at_10.25.26.jpeg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/iB1nspy0p2qBEdDG4GtIPFSkjmc=/1200x900/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5202326/original/028848300_1745897169-WhatsApp_Image_2025-04-29_at_10.25.26.jpeg)
