Usulan Perubahan Standar Garis Kemiskinan Nasional

[{"title":"Urgensi Pemerintah Merevisi Standar Garis Kemiskinan Nasional","indexedAt":"2025-06-09T14:13:17.879Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883503/urgensi-pemerintah-merevisi-standar-garis-kemiskinan-nasional","summary":"Pemerintah dinilai mendesak untuk segera merevisi standar garis kemiskinan nasional yang sudah tidak berubah selama 26 tahun, mengingat adanya peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Revisi ini melibatkan BPS, Bappenas, Forum Masyarakat Statistik, dan Dewan Ekonomi Nasional. Perubahan garis kemiskinan akan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Beberapa kekhawatiran dalam merevisi standar garis kemiskinan meliputi politisasi akibat peningkatan jumlah penduduk miskin dan pembengkakan anggaran bantuan sosial, yang dinilai tidak beralasan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk menghitung garis kemiskinan, dengan mempertimbangkan komoditas makanan dan non-makanan, serta melakukan kalkulasi berdasarkan data Susenas.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883503/11092023-bi-arf-22-kemiskinan-2_1708340732.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883503/urgensi-pemerintah-merevisi-standar-garis-kemiskinan-nasional"},{"title":"Dewan Ekonomi Nasional Usul Standar Kemiskinan Nasional Minimal Rp765.000 per Bulan","indexedAt":"2025-06-09T17:13:56.156Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883549/dewan-ekonomi-nasional-usul-standar-kemiskinan-nasional-minimal-rp765000-per-bulan","summary":"Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan standar garis kemiskinan nasional minimal Rp765.000 per orang per bulan, lebih tinggi dari standar saat ini sebesar Rp595.243. Usulan ini mempertimbangkan standar Bank Dunia yang telah dinaikkan, serta menggunakan nilai PPP 2021. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan median negara, dengan angka berbeda untuk kemiskinan ekstrem ($3 per hari), negara berpenghasilan menengah bawah ($4,20 per hari), dan negara berpenghasilan menengah atas ($8,30 per hari). Arief Anshory Yusuf juga menyoroti bahwa standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia setara dengan Rp545.000 per bulan, mendekati standar nasional Indonesia.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883549/270921-arf-bisnis-22kemiskinan-6.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883549/dewan-ekonomi-nasional-usul-standar-kemiskinan-nasional-minimal-rp765000-per-bulan"},{"title":"Penasihat Ekonomi Prabowo Minta Standar Garis Kemiskinan Indonesia Diubah","indexedAt":"2025-06-10T05:14:18.161Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883484/penasihat-ekonomi-prabowo-minta-standar-garis-kemiskinan-indonesia-diubah","summary":"Penasihat ekonomi Prabowo, Arief Anshory Yusuf, menyarankan agar standar garis kemiskinan nasional Indonesia segera direvisi karena Bank Dunia telah memperbarui garis kemiskinannya. Standar Bank Dunia untuk kemiskinan ekstrem adalah US$3 per orang per hari, yang hampir setara dengan standar nasional Indonesia. Arief menekankan perlunya revisi karena metode perhitungan saat ini sudah berusia 26 tahun dan pola konsumsi masyarakat telah berubah. BPS dan lembaga terkait sedang dalam proses penyusunan standar baru, dengan harapan dapat diumumkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, juga sepakat bahwa pembaruan diperlukan, namun menyarankan pendekatan yang komplementer, dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883484/11092023-bi-arf-22-kemiskinan-3_1708340747.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883484/penasihat-ekonomi-prabowo-minta-standar-garis-kemiskinan-indonesia-diubah"},{"title":"Selama 26 Tahun Tak Berubah, Garis Kemiskinan Nasional Masih Relevan?","indexedAt":"2025-06-10T11:13:05.480Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250610/9/1883699/selama-26-tahun-tak-berubah-garis-kemiskinan-nasional-masih-relevan","summary":"Pemerintah masih menggunakan metode pengukuran garis kemiskinan nasional yang sudah berusia 26 tahun, sementara negara-negara lain telah merevisi garis kemiskinan mereka. Bank Dunia juga telah merevisi garis kemiskinannya, yang mengakibatkan peningkatan garis kemiskinan untuk berbagai kategori negara. Jika Indonesia mengikuti standar terbaru Bank Dunia untuk negara berpenghasilan menengah-atas, persentase penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 68,2%. Arief Anshory Yusuf dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan bahwa ada dua faktor yang membuat pemerintah ragu merevisi standar kemiskinan nasional, yaitu kekhawatiran akan politisasi dan anggapan bahwa anggaran bansos akan membengkak.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/10/1883699/270921-arf-bisnis-22kemiskinan-2.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250610/9/1883699/selama-26-tahun-tak-berubah-garis-kemiskinan-nasional-masih-relevan"},{"title":"Bank Dunia Pakai Standar Baru, Jumlah Rakyat Miskin Indonesia Meroket Jadi 68,9 Persen: Nyaris 200 Juta Jiwa","indexedAt":"2025-06-11T08:14:09.600Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019408067/bank-dunia-pakai-standar-baru-jumlah-rakyat-miskin-indonesia-meroket-jadi-689-persen-nyaris-200-juta-jiwa","summary":"Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan internasional mulai Juni 2025 dengan memperbarui basis perhitungan dari Purchasing Power Parity (PPP) 2017 menjadi PPP 2021. Perubahan ini berdampak signifikan pada Indonesia, di mana jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 194,6 juta jiwa atau sekitar 68,25% dari total populasi, berdasarkan data Susenas 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Standar baru ini menaikkan garis kemiskinan untuk negara berpenghasilan menengah atas, yang berdampak pada Indonesia yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin yang signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya.\n","bannerUrl":"https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/filters:watermark(file/2017/cms/img/watermark.png,-0,0,0)/photo/2024/07/03/655512847.jpg","articleUrl":"https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019408067/bank-dunia-pakai-standar-baru-jumlah-rakyat-miskin-indonesia-meroket-jadi-689-persen-nyaris-200-juta-jiwa"},{"title":"Pemerintah Diminta Gunakan Standar World Bank untuk Ukur Garis Kemiskinan ","indexedAt":"2025-06-11T11:13:59.119Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/781391/pemerintah-diminta-gunakan-standar-world-bank-untuk-ukur-garis-kemiskinan","summary":"Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, meminta pemerintah untuk menggunakan standar Bank Dunia untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah. Huda berpendapat bahwa angka tersebut lebih mencerminkan kondisi kemiskinan di Indonesia dibandingkan dengan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang saat ini digunakan. Ia juga menyebutkan bahwa jika menggunakan standar Bank Dunia untuk negara berpenghasilan menengah ke atas (US$6.85 per hari atau sekitar Rp115 ribu), angka kemiskinan di Indonesia akan melonjak drastis. Huda khawatir bahwa penggunaan standar Bank Dunia akan meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial dan dapat menyebabkan target penerima bantuan menjadi salah sasaran.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/781391/pemerintah-diminta-gunakan-standar-world-bank-untuk-ukur-garis-kemiskinan"},{"title":"Beda Standar dan Tujuan Penggunaan Jadi Penyebab Angka Kemiskinan Bank Dunia dan BPS Berbeda ","indexedAt":"2025-06-11T11:13:59.119Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/781363/beda-standar-dan-tujuan-penggunaan-jadi-penyebab-angka-kemiskinan-bank-dunia-dan-bps-berbeda","summary":"Perbedaan angka kemiskinan yang dikeluarkan Bank Dunia dan BPS disebabkan oleh perbedaan standar dan tujuan penggunaan. Bank Dunia menggunakan standar global US$6,85 PPP (setara Rp5.993,03) untuk mengukur kemiskinan ekstrem dan membandingkan antar negara, yang menghasilkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% pada tahun 2024. Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN) yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Indonesia, menghasilkan angka kemiskinan 8,57% atau 24,06 juta jiwa pada September 2024. Penting untuk memahami bahwa garis kemiskinan BPS dihitung secara rinci berdasarkan wilayah dan mencerminkan kebutuhan konsumsi rumah tangga.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/781363/beda-standar-dan-tujuan-penggunaan-jadi-penyebab-angka-kemiskinan-bank-dunia-dan-bps-berbeda"},{"title":"Standar Baru Garis Kemiskinan Bank Dunia Bikin Jumlah Penduduk Miskin Indonesia kian Bertambah ","indexedAt":"2025-06-11T11:13:59.119Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/781347/standar-baru-garis-kemiskinan-bank-dunia-bikin-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-kian-bertambah","summary":"Bank Dunia telah mengubah standar garis kemiskinan global dengan menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. Perubahan ini mengakibatkan revisi pada tiga garis kemiskinan: ekstrem (US$3 per kapita per hari), lower middle income country (US$4,20), dan upper middle income country (US$8,30). Akibatnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Pada April 2025, dengan standar PPP 2017, tercatat 171,8 juta warga miskin (60,3% dari populasi 2024). Dengan standar baru, jumlahnya menjadi 194,58 juta orang (68,25% dari populasi 2024).\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/781347/standar-baru-garis-kemiskinan-bank-dunia-bikin-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-kian-bertambah"}]